oleh

Revisi Pergub Nomor 259 Tahun 2015, Ini Penjelasan Gubernur Anies

ANALISNEWS, JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan membantah akan menghentikan atau menghapus kebijakan pembebasan PBB dilahan dengan NJOP dibawah Rp 1 miliar. Ia malah menegaskan jika kebijakan itu akan diperluas.

Gubernur Anies mengatakan, Pemprov DKI bakal membebaskan PBB bagi seluruh guru DKI Jakarta. Tak hanya itu, pembebasan PBB juga juga akan berlaku untuk veteran, pensiunan PNS, mantan presiden hingga wakil presiden.

“Kita juga akan bebaskan beban PBB untuk pensiunan guru, purnawirawan TNI-Polri, pahlawan, perintis kemerdekaan, sampai penerima bintang kehormatan dari presiden,” kata Anies di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (23/4/2019).

Kebijakan ini, kata Anies, merupakan penghargaan bagi pengabdi negara. Pembebasan PBB bahkan bakal berlaku ke dua hingga tiga generasi di bawahnya.

“Kalau perintis kemerdekaan, pahlawan kemerdekaan, dan veteran sampai tiga generasi. Kalau guru sampai dua generasi,” ujar Orang nomor satu di DKI Jakarta itu.

Anies mengatakan, kebijakan ini hanya berlaku pada rumah pertama. Bila memiliki dua rumah, maka tetap dikenakan pajak. Kebijakan ini bakal dituangkan dalam peraturan gubernur. “Tahun ini (berlaku),” tuturnya.

Sebelumnya, Anies merevisi Pergub Nomor 259 Tahun 2015 tentang Pembebasan atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas Rumah, Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Susun Sederhana Milik dengan Nilai Jual Objek Pajak sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengkaji Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 25 tahun 2018 sebagai revisi Pergub Nomor 259 tahun 2015 melalui Pergub 38 tahun 2019, langsung mendapat tanggapan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi.

Pergub Nomor 25 tahun 2018 sendiri mengatur soal pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas rumah dengan NJOP di bawah Rp 1 milliar. Kebijakan itu merupakan program PBB gratis yang diputuskan oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Prasetio mengaku belum membaca pergub baru Anies soal PBB. Apalagi dia sebelumnya sibuk berkampanye, termasuk untuk Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Nanti saya coba minta lembaran pergubnya,” kata Prasetio, Selasa (23/4/2019).

Prasetio lantas menelepon Gubernur Anies Baswedan untuk meminta penjelasan mengenai revisi pergub. Dalam sambungan telepon itu, Anies menjelaskan salah satu alasannya karena DKI sedang melakukan pendataan ulang bangunan atau fiskal kadaster.

“Ketika fiskal kadaster selesai, kami akan punya data lengkap dari situ. Kami akan buat kebijakan tentang PBB yang komprehensif,” ujar Anies kepada Ketua DPRD DKI Prasetio, yang juga politikus PDI Perjuangan.

Loading...

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed