oleh

Disdik Kutim Larang Sekolah Negeri Lakukan Pungutan kepada Siswa

-Berita, Daerah-1.980 views

ANALISNEWS, KUTAI TIMUR – Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menegaskan larangan pungutan di sekolah jenjang TK, SD dan SMP negeri selama memasuki tahun ajaran 2019/2020.

Penegasan tersebut disampaikan Plt Kepala Dinas Pendidikan Kutim Roma Malau, mengusul keluhan wali murid akan adanya pungutan uang komite bagi siswa baru.

“Tidak bener itu, sekolah tidak diperkenankan melakukan pungutan kepada siswa didik,” ujar Roma, belum lama ini.

Mengenai larangan tersebut, Dinas Pendidikan Kutim juga mengeluarkan surat keteragan dengan nomor : 420/1432/Disdik-Skt/VIII/2019 tertanggal, (14/8/ 2019).

“Surat ditujukan kepada seluruh TK, SD dan SMP Negeri agar dapat dipatuhi dan ditindak lajuti,” terang Roma.

Dalam surat tersebut, sekolah jenjang TK, SD dan SMP negeri tidak diperkenankan melakukan pungutan kepada peserta didik, orang tua/wakinya yang bersifat wajib, mengikat serta jumlah dan jangka waktu pungutannya ditentukan.

Untuk perihal penggalangan dana dalam bentuk bantuan dan/sumbangan pendidikan dijabarkan harus diputuskan dalam musyawarah dan mufakat yang melibatkan orang tua/wali peserta didik, guru, kepala sekolah dan Dinas Pendidikan Kutim.

Pengumpulan, penyimpanan dan penggunaan dana sumbangan dijelaskan harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pihak pemangku kepentingan pendidikan, terutama orang tua/wali peserta didik, komite sekolah dan penyelenggara satuan pendidikan.

Ditegaskan, Dinas Pendidikan Kutim sesuai kewenangannya dapat membatalkan bantuan dan/sumbangan yang diterima jika tidak sesuai peraturan perudang-undangan.

Surat larangan pungutan sekolah ini mendapat respons positif dari salah satu pengamat publik di Kutim. Ketua Pasak Mulawarman Kutim, Adi Azis menyebutkan, pungutan uang komite selama ini selalu menjadi keluhan wali murid.

“Dana sumbangan atas nama komite sekolah. Orang tua murid juga tak bisa berkutik, mereka jadi terpaksa untuk bayar,” tuturnya.

Azis berharap, keputusan Dinas Pendidikan Kutim ini dapat dipatuhi oleh seluruh jenjang sekolah yang dimaksud. Dia mengimbau masyarakat melapor jika masih terjadi pungutan yang dirasa tidak sesuai dengan kententuan. (*/Tim KT) 

Loading...

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed