oleh

Jaga Ekosistem Laut, KKP Ajak Perguruan Tinggi Perangi Sampah Plastik

ANALISNEWS, JAKARTA – Sekretaris Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) Maman Hermawan mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan, didaulat menjadi keynote speaker dalam Seminar Kesehatan Nasional Evergreen 2019 ‘Aquatic Life and Its Sustainability on The Health of Ecosystem and Human Beings’, yang diinisasi oleh BEM Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, pada Sabtu, 21 September 2019.

Dalam paparan bertema ‘Indonesian Efforts Combating Marine Debris: Research-based Approaches’, Maman Hermawan menerangkan perihal pendekatan riset yang diusung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam memerangi marine debris atau sampah laut.

“Saat ini KKP giat untuk memberantas Illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan pilar kedaulatan dan keberlanjutan menuju kesejahteraan masyarakat,” tutur Maman Hermawan.

Secara ekonomi, keberlanjutan sumber daya ikan dapat mendukung usaha perikanan dalam jangka panjang dan dapat mendukung keberlanjutan pembangunan berbasis sumber daya. Ekosistem laut yang sehat menjadi faktor kunci untuk mewujudkan keberlanjutan sumber daya.

Berdasarkan beberapa data hasil riset, setiap tahun, dikatakan Maman Hermawan, lautan di dunia harus menanggung beban sampah plastik hingga 12,7 juta ton. Indonesia menempati nomor dua dari daftar 20 negara paling banyak membuang sampah plastik ke laut. Di mana 80 persen marine debris berasal daratan dan 80 persen kandungan marine debris adalah plastik. Hal ini berarti, terdapat 8,8 juta ton sampah plastik terbuang dan dibuang ke samudera setiap tahun.

“Bagaimana hubungan marine debris dengan perikanan, hasil riset kami mengatakan bahwa produksi plastik dan pembuangan plastik ke laut itu bersifat eksponensial sementara pertumbuhan prikanan itu bersifat linear. Pembuangan plastik itu berdampak langsung dengan efek yang sangat buruk bagi kesehatan bagi manusia, menurunnya pemanfaatan atau fasilitasi berbasis laut, hingga penurunan kualitas air laut untuk berbagai penggunaan,” tegas Maman Hermawan.

Marine debris pun berdampak pada sektor pariwisata. Di samping itu, marine debris turut mengancam lingkungan dan kehidupan di bawah laut. Mikroplastik di lautan dapat merusak ekosistem terumbu karang dan menempel pada biota laut termasuk yang dapat dikonsumsi oleh manusia.

“Mikroplastik yang tertelan dari ikan yang dikonsumsi dapat membawa bahan kimia berbahaya dan polutan lingkungan seperti pestisida. Hal ini mengarah ke efek kesehatan manusia hingga dapat merusak organ hati. Hal ini tentu menghambat upaya kita menggerakan kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan,” ucapnya.

Saat ini, tutur Maman Hermawan, terdapat 5 Kementerian yang betul-betul aktif dengan marine debris. Dengan menyatakan perang terhadap sampah plastik serta aksi nasional. Hal ini merupakan langkah serta peran pemerintah dalam kerangka regulasi mengenai marine debris.

“Dalam hal ini, KKP konsisten menggerakan seluruh pihak baik itu satuan kerja (satker) yang tersebar di seluruh Indonesia hingga stakeholder dalam kegiatan bersih pantai dan laut,” terang Maman Hermawan.

Di samping itu, terkait dengan pengelolaan sampah laut, KKP turut menyelenggarakan sekolah bahari indonesia, pengendalian Sampah di 13 Muara Sungai, pengendalian sampah plastik yang berasal dari aktivitas transportasi laut dimana aksinya adalah Pembangunan sarana dan prasarana pengolahan sampah di 23 PPS/PPN, penerapan sertifikasi ISO 14000 pengelolaan sampah limbah di 22 PPS/PPN, penyusunan SOP pengolahan sampah plastik yang berasal dari kegiatan Kelautan dan Perikanan, membangun fasilitas tempat penampungan sampah sementara (TPS) atau pusat daur ulang di di 39 PPKT, hingga enelitian pencemaran sampah di laut dan dampaknya di 11 WPP.

“Marine plastic debris ini sudah menjadi isu global dan membutuhkan koordinasi yang erat. Sangat penting bagi kami untuk memperoleh dukungan dan sinergi berbagai kerja sama, terutama dalam pengelolaan sampah plastik di laut yang sejalan dengan kebijakan Pemerintah. (*) 

Loading...

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed