oleh

Pendamping Desa, Minta Polisi Segera Periksa Kades Bea Kondo

ANALISNEWS- Ruteng Manggarai NTT, Pendamping Desa yang bertugas di  Kecamatan Satar Mese Barat, Matias Nama minta pihak kepolisian agar Kepala Desa (Kades) Bea Kondo Valentinus Jemarut segera diproses dan panggil untuk melakukan penyelidikan.

Matias mengaku kecewa dengan pihak Kepolisian Resort Manggarai, karena dinilai prosedur penanganan perkara tidak tepat. Ia menilai apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam melakukan pemeriksaan terhadap Kades Bea Kondo kurang tepat.

“Saya kesal atas sikap dari Polres Manggarai, dalam hal ini bagian Kasat Reskrim yang menangani kasus ini. Sesungguhnya, prosedur penanganan perkara bahwa ada laporan dari masyarakat ketika langsung di kepolisian, maka itu polisi langsung tangani seperti pemeriksaan terhadap korban untuk mengambil keterangan, dan barang bukti, kemudian saksi dipanggil,” kata Matias kepada Wartawan, Senin (7/10/2019).

Sebelumnya kepala Desa Bea Kondo, dilaporkan oleh Fabianus Jamo (37) warganya sendiri. Dia dilaporkan oleh Fabianus, karena diduga telah melakukan penipuan terhadap istrinya yang pernah dimintai oleh Kades Bea Kondo untuk dilantik sebagai Tim Penggerak Pemberdayaan  Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Sementara nama yang tertera dalam SK pelantikan Tim PKK adalah nama dari mantan istri Kepada Desa Bea Kondo atas nama Maria Narti, cerita Matias kepada media ini, Senin (7/10/2019).

Menurut Matias, Kades Bea Kondo pernah menjanjikan kepada istri dari Fabianus, bahwa ada insentif yang dianggarkan langsung dari keuangan Desa.

“Waktu kepala desa pergi minta istri dari Fabianus, mereka sempat menolak karena banyak kesibukan katanya (jawaban istri Fabianus), tetapi waktu itu kepala Desa Bea Kondo menjanjikan ada insentifnya, ada gajinya,” terang Matias kepada wartawan.

Ia juga menceritakan bahwa kasus tersebut sudah pernah dibahas dengan Dusun, dan kepala Desa meminta pihak korban Fabianus Jamo dan istri untuk tidak dilaporkan kepada pihak kepolisian.

“Dia (Fabianus) pernah lapor ke Dusun, dan Kepala Desa menyadari kesalahannya meminta supaya kasusnya tidak dilaporkan ke pihak Polisi,” tambahnya.

Matias menjelaskan bahwa perbuatan dari Kepala Desa Bea Kondo merupakan perbuatan yang merugikan Negara. Sebab menurutnya dana yang dialokasikan untuk insentif Tim PKK dari tahun 2016 sampai 2018 yang diperkirakan Rp 29.000.000,- ( dua puluh sembilan juta) itu tidak ada realisasinya.

“Jelas ini merupakan tindakan yang merugikan Negara pak, karena dana Rp. 29.000.000,- itu tidak ada realisasinya (tidak ada kejelasan),” lanjut Matias.

Menurut Matias, perbuatan Kades Bea Kondo merupakan perbuatan tindakan pidana, karena melakukan penipuan terhadap Korban.

“Ini bisa kena pasal 378 KUHP, “Tentang penipuan”manipulasi nama tadi, itu hukuman bisa 4 tahun penjara,” tutup Matias, Senin (7/10/2019).

Loading...

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed