Aktivis NCW Surati Kapolri Terkait Penambangan Ilegal di Tanjung Sakti Pumi-Pumu

  • Whatsapp

ANALISNEWS, LAHAT – Aktivis Divisi Lingkungan Hidup National Corruption Watch (NCW) di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, Senin (9/12/2019) resmi menyurati Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis, melaporkan aktivitas penambangan ilegal galian C di Sungai Mana. Sejak 2015 sampai sekarang penambangannya diduga ilegal, tak pernah tersentuh hukum bahkan kini semakin masif menggunakan mesin penyedot dongpeng.

Dalam salinan surat setebal 118 halaman kertas kuarto berkop Divisi Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) NCW menyampaikan empat poin persoalan terkait penambangan pasir ilegal di Sungai Mana yang disebut dilakukan secara masif, terstruktur dan sistemik.

Empat poin aduan LSM PPLH NCW itu antara lain terkait kegiatan penambangan pasir batu (sirtu) yang masuk golongan galian C di sembilan ‘spot’ lokasi dengan menggunakan 11 diesel dongpeng penyedot pasir, dan 28 truck yang silih berganti keluar-masuk titik penambangan secara bebas dan terbuka.

Kesembilan titik, penambangan pasir yang marak menggunakan aneka mesin penyedot dan alat tersebut menyebabkan lingkungan dan ekosistem Sungai Mana yang membentang sepanjang 75 kilometer di perbatasan Tanjung Sakti – Pulau Timun Batas Bengkulu, rusak parah.

Berdasar survei dan penelitian dengan melibatkan tim ahli oleh pihak NCW pada medio 2019, dasar Sungai Mana mengalami degradasi atau penurunan leveling antara 4-7 meter. Bahkan ada yang lebih dalam.

Tebing, plengseng dan tanggul ambrol. Kontur sungai berubah, ekosistem sungai rusak yang berdampak pada biota sungai maupun fauna darat di sekitarnya.

Demikian juga dengan kondisi sarana/prasarana yang rusak parah, bahkan beberapa sudah mendekati akses jalan raya dan jembatan Air Simpur dan Pulau Timun hingga bawah fondasi.

“Kami meminta Kapolri, menginstruksikan kepada unit yang membidangi agar dilakukan penindakan secara tegas, karena informasi masyarakat menyebut aktivitas penambangan pasir ilegal selama ini sudah sanggat memprihatikan,” kata Direktur Eksekutif PPLH NCW, Wilantara dikonfirmasi melalui telepon.

Surat aduan yang dilengkapi foto aktivitas penambangan pasir liar mulai dari wilayah Kecamatan Tanjung Sakti Pumi – sampai Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, dilengkapi citra satelit berikut titik koordinat itu dikirim langsung ke Mabes Polri.

Salinan surat yang sama dikirim (tembusan) ke Kepala Bareskrim Mabes Polri di Jakarta, Ditjen Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Gubernur Sumsel, Kapolda Sumsel, Kapolres Lahat dan Bupati Lahat.

Dalam surat yang sama, Wilantara juga melampirkan foto aktivitas penambangan pasir menggunakan Mesin Penyedot Pasir di titik wilayah Tanjung Sakti Pumi dan Tanjung Sakti Pumu.

Para penambang liar yang diyakini melibatkan jaringan mafia pertambangan galian C bersekongkol dengan oknum perangkat lintas pemangku kepentingan itu konon memanfaatkan kondisi debit air Sungai Mana yang sedang susut selama kemarau.

Berdasarkan jawaban surat klarifikasi dan Konfirmasi dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan UPTD Regional IV nomor 5401/820/DSDM-Reg-IV-2/2019 tanggal 5 Desember 2019 menyatakan semua kuari penambangan galian C di Tanjung Sakti Pumi dan Pumu Kab Lahat Provinsi Sumatera Selatan tidak berizin/ilegal. (Rahmat W.)

Pos terkait