BPD Menjadi Pengawas Internal BUMDesa, Bolehkah? Ini Pertimbangannya

  • Whatsapp

ANALISNEWS, TEGAL – Silang pendapat terhadap sebuah produk hukum merupakan hal  wajar. Apalagi jika produk hukum yang tergolong “baru”  seperti  BUMDesa yang bersandar pada dasar hukum Permendesa PDTT  No. 4/2015. Ada beberapa pasal yang tidak secara tegas (eksplisit), maupun terlalu universal, sehingga masyarakat awam bebas menafsirkan berdasarkan wawasan yang dimilikinya.

Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang didasarkan atas Permendagri  No. 110/2016, meskipun kelahiran produk hukum ini setahun lebih muda dari Permendes PDTT No. 4/tahun 2015 tentang BUMDesa, namun tidak ada satu pun pasal baik implisit (tersirat) maupun eksplisit (tersurat) berhak melakukan pengawasan langsung terhadap BUMDesa. Sebaliknya dalam PDTT 4/ 2015, Pasal 31 ayat (2) secara eksplisit, BPD mengawasi Kepala Desa dalam pembinaan BUMDesa.

Muat Lebih

Ada sebuah pertanyaan, bolehkah BPD menjadi pengurus (dalam hal ini sebagai pengawas) BUMDesa? Ada dua pendapat yang saling bertolak belakang. Ada kelompok yang mengatakan boleh, karena  tidak ada larangan jika dilihat secara eksplisit dari Permendagri No. 110/Tahun 2016. Namun jika dikonfrontir dengan Permendesa PDTT No. 4/2015, BPD memiliki posisi tersendiri, dalam hal mengawasi kinerja BUMDesa melalui sejauh mana Kepala Desa melakukan pembinaan terhadap BUMDesa. Tentu saja pernyataan ini bukan berarti BPD tidak boleh melihat kegiatan fisik BUMDesa.

Mari kita kaji permasalahan ini dari kacamata terpisah berdasarkan dasar hukum secara proporsional dari landasan produk hukum masing-masing. Tidak bijaksana jika tiba-tiba dasar hukum lembaga yang satu di konfrontir dengan dasar hukum lembaga yang lain hanya untuk memenuhi kepentingan tertentu.

Jika merujuk kepada kewajiban serta larangan bagi anggota BPD, maka tidak ada aturan secara eksplisit yang melarang anggota BPD merangkap jabatan menjadi pengurus BUMDesa/Pengawas, namun jika BUMDes merupakan salah satu proyek Pemerintah Desa dalam membangun desanya, jelas dalam Pasal 26 ayat (g) Anggota BPD dilarang sebagai pelaksana proyek Desa. Perlu diketahui bahwa BUMDesa merupakan salah satu unsur/lembaga yang terlibat dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Dalam struktur kepengurusan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), tertera Badan Pengawas (Internal) diambil dari tokoh-tokoh masyarakat yang kompeten. Dalam Peraturan Menteri Desa (Permendesa) PDTT No 4 Tahun 2015 tentang BUMDesa, memang tidak ada aturan secara spesifik yang membahas tentang pengawasan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) oleh pihak eksternal. Sampai saat ini masih menjadi perbincangan para pengurus BUMDesa dan tentu ini menjadi pekerjaan rumah untuk Kementerian Desa agar dapat ditindaklanjuti.

Mungkin ini salah satu alasan mengapa tidak ada ketentuan audit oleh pihak eksternal seperti inspektorat, BPKP, BPK atau KAP, karena Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) merupakan entitas yang terpisah dari Pemerintah Desa, namun juga bukan berarti pengawas pihak eksternal tidak bisa melakukan audit pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Pihak pengawas eksternal boleh melakukan pengawasan dan audit pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), manakala patut diduga ada penyimpangan. Jadi, pihak pengawas eksternal akan memeriksa berkas dokumen, pengadaan barang, dan juga bisa langsung terjun ke lapangan bilamana diperlukan.

Fungsi pengawasan eksternal BPD secara prosedural terhadap BUMDesa merupakan pengawasan tidak langsung,  karena harus menyampaikan hak bertanya kepada Pemdes tentang kinerja BUMDesa di bawah pembinaannya. Sementara pengawasan internal oleh Badan Pengawas BUMDesa, tentu lebih spesifik dan berbeda kedudukan secara struktural dengan BPD. Artinya ketika anggota BPD “merangkap” jabatan sebagai Badan Pengawas BUMDesa, akan terjadi overlaving dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Jadi  bukan soal boleh atau tidak boleh, tetapi pantaskah BPD menjadi Pengawas Internal BUMDesa?  Tentu saja jawabannya harus mempertimbangkan bahwa selain pemerintah sedang gencar-gencarnya melarang rangkap jabatan, juga masih banyak tokoh masyarakat lain untuk jadi pengawas internal BUMDesa, terkecuali memang di desa tersebut tidak ada lagi tokoh masyarakat yang dianggap kualified menjadi Pengawas Internal BUMDesa. (Andi Irianto)

Pos terkait