Kejaksaan Agung RI Jangan Lambat Urus Kasus Paniai Berdarah!

  • Whatsapp

Oleh: Achmad Fanani Rosyidi

Beberapa hari yang lalu, banyak dari kalangan masyarakat sipil menanyakan tindak lanjut hasil penyelidikan Komnas HAM yang telah diserahkan oleh Kejaksaan Agung RI. Langkah Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD dan Kejaksaan Agung RI memang terkesan lambat menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM soal kasus Paniai Berdarah. Pada Selasa 3 Maret 2020, Menkopolhukam mengaku sudah bertemu dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin di Istana untuk meminta menjelaskan soal peristiwa di Paniai hasil laporan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Namun, hasil dari pertemuan itu masih belum menunjukkan titik terang. ST Burhanuddin beralasan bahwa berkas dari Komnas HAM sangat banyak sehingga butuh waktu untuk mempelajari. Padahal, sudah lebih dari 3 pekan berkas sudah diserahkan oleh Komnas HAM ke Kejaksaan Agung RI pada 11 Februari 2020. Bahkan, sebelumnya Kejaksaan Agung RI telah 2 kali menjanjikan akan menjawab dan memberi tanggapan atas berkas tersebut pada tanggal 18 dan 24 Februari 2020 dengan alasan yang sama.

Saya khawatir kasus Paniai akan bernasib seperti 13 kasus dugaan pelanggaran HAM berat lainnya yang diselidiki Komnas HAM. Dalam kasus-kasus itu, berkas penyelidikan Komnas HAM berulang kali bolak balik berkas dan dinyatakan tidak lengkap oleh Kejaksaan dengan alasan kurangnya bukti wawancara, kurang jelasnya konstruksi peristiwa, dan masih kurangnya bukti-bukti lain. Anehnya, alasan tersebut tidak berbeda dari petunjuk-petunjuk pengembalian berkas kasus-kasus HAM yang lain. Perdebatan barang bukti sampai di level mana itu yang selalu menjadi jalan buntu, dan lagi-lagi kasus HAM tenggelam di meja Kejaksaan.

Dengan adanya orang-orang istana yang tidak memiliki political will untuk menyelesaikan Pelanggaran HAM, Saya juga khawatir akan mempengaruhi sikap objektif Presiden Jokowi dalam mengambil langkah politik terkait penuntasan kasus Paniai. Seperti Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang beberapa waktu lalu menyebut bahwa peristiwa Paniai terjadi karena masyarakat terlebih dahulu menyerang, dimana Moeldoko merupakan Panglima TNI di waktu peristiwa Paniai terjadi.

Untuk itu, sebaiknya Presiden Joko Widodo harus segera mendorong Menkopolhukan dan Kejaksaan Agung RI agar segera melakukan penyidikan agar proses hukum terhadap peristiwa tersebut bisa berjalan. Presiden juga jangan kalah dengan “bisikan jahat” orang-orang istana yang tidak memiliki political will terhadap penyelesaian Pelanggaran HAM.

Kemudian, Kejaksaan Agung RI segera melaksanakan fungsinya sebagai lembaga penyidik terhadap dugaan Pelanggaran HAM berat berdasarkan Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM untuk menuntaskan kasus Paniai. Kejaksaan juga harus berkaca dari upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat sebelumnya yang selalu terkesan “menggantungkan” berkas hasil penyelidikan Komnas HAM.

*Penulis adalah Pegiat Kemanusiaan yang tertarik mengamati kondisi Hak Asasi Manusia di Papua

Pos terkait