Ahab Sihabudin Mendukung Penuh atas Adanya Pemekaran Wilayah di Kabupaten Garut

  • Bagikan

ANALISNEWS, JABAR – Mungkin dari semenjak adanya otonomi daerah, ini yang menjadi salah satu indikator untuk mendekatkan diri sebagai jalannya sebuah pemerintahan dalam suatu peningkatan pelayanan juga peningkatan adanya kesejahteraan untuk masyarakat. Namun disisi lain ada satu celah sebuah wilayah yang harus di adakannya pemekaran wilayah, hal itulah yang akan menjadi barometer sebuah efisein atau strategi agar tercipatnya keberhasilan maupun peningkatan dalam pelayanan publik.

Sedangkan dilain sisi, disitupun sangat perlu adanya pemberdayaan dan pembangunan guna terwujudnya sebuah tatanan sendi kehidupan dan berkembangnya perekonomian masyarakat yang mandiri, maju, sejahtera dan terlihat makmur.

Hal tersebut dikatakan oleh H, Ahab Sihabudin salah seorang Anggota Dewan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ( F-PKS ) Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Provinsi Jawa – Barat pada saat di wawancarai awak media di Kabupaten Garut, Senin (20/7/2020).

Menurut Ahab, kalau dilihat adanya suatu daerah yang sangat begitu bagus, mungkin secara normatif ada kesempatan untuk di bentuknya pemekaran daerah atau daerah baru.”Kalau kita lihat secara cermat, itu sudah ada dan dinyatakan dalam pasal 4 Undang – undang ( UU No 32 Tahun 2004 ) tentang pemerintah Daerah dan Normatifnya suatu daerah baru dapat dilakukan oleh pemerintah melalui pemekaran wilayah Otonom,” ucap Ahab.

Ditambahkan Ahab Sihabudin, Kabupaten Garut ini adalah sebagai daerah otonomi yang memiliki kebebasan dan kemandirian untuk bisa mengatur juga mengurus sebagian mengenai pemerintahan yang berdasar kepada prakarsa dengan berbagai aspirasi masyarakat untuk mewujudkan sebuah terciptanya sebuah jalinan kebersamaan di dalam satu ikatan di Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI ).

“Saya atas nama perwakilan Rakyat atau kata lain wakl Rakyat, akan siap selalu mendukung sepenuhnya atas usulan mengenai adanya pemekaran wilayah dari mulai pemekaran ditingkat desa maupun pemekaran kabupaten. Namun kita semua harus menempuhnya sesuai dengan prosedur yang baik dan benar,” tegasnya.

Maka untuk hal tersebut, apapun gagasan serta aspirasi apa yang telah disampaikan oleh masyarakat. Harus berdasarkan kepada demokrasi yang bersumber dari dan untuk Rakyat, semua itu di lakukan untuk memberikan yang terbaik demi kesejahteraan masyarakat,” pungkas Ahab. (Kaperwil Jbr)

  • Bagikan