Himpunan Pengusaha Anak Pribumi Kabupaten Sorong Secara Resmi Mendaftarkan Kembali ke Kesbangpol

  • Whatsapp

ANALISNEWS, SORONG, PAPUA BARAT – Himpunan Pengusaha Anak Pribumi (HPAP) Kabupaten Sorong secara resmi mendaftarkan kembali ke Kesbangpol Kabupaten Sorong pada hari Senin tanggal 29 Juli 2020, pukul 11.00 WIT oleh ketua Klois Yable, S.Sos., bersama Sekretaris Frans Anto, didampingi Kuasa Hukum Assosiasi HPAP Septinus Lobat, S.H.

Upaya melapor atau mendaftarkan diri sebagai organisasi ke Kesbangpol adalah upaya tertib organisasi agar wadah/organisasi HPAP ini mendapatkan legitimasi hukum dan diketahui keberadaannya di wilayah Kabupaten Sorong.

Menurut ketua HPAP, Klois Yable, S.Sos., bahwa dokumen pendaftaran sesuai hirarki organisasi dari DPP yang berada di Provinsi Papua Barat. Dan sesuai instruksi Ketua Umum Yance Eik di Manokwari, agar secepatnya pendaftaran di lakukan.

Lebih lanjut mengatakan, proses ini bukanlah pertama kali namun sudah terhitung dua kali melakukan pendaftaran Namun disinyalir ada oknum yang masih mengklaim dirinya sebagai ketua maka menimbulkan masalah lalu mengajukan pembatalan surat keterangan terdaftar (SKT) ke Kesbangpol. Langkah sepihak Kesbangpol Kabupaten Sorong yang mengakui dan menerima pembatalan tersebut tanpa mengkonfirmasi kepada Ketua umum di provinsi atau pun ketua HPAP Kabupaten Sorong ataupun pihak terkait sangat disayangkan.

Masih menurut Klois Yable, S.Sos., selaku ketua HPAP Kabupaten Sorong, ada kejanggalan yang di lakukan oleh Kesbangpol Kabupaten Sorong. “Namun secara mekanisme atau aturan kami mendaftar ulang dengan tujuan mendapatkan SKT baru yang menjelaskan bahwa menggugurkan SK nomor 15 dan nomor 10 yang pernah di keluarkan oleh kesbang namun terjadi pembatalan,” ungkapnya.

Menurut kuasa hukum HPAP, septinus Lobat, S.H., bahwa pembatalan dua SKT itu karena ada indikasi dugaan pemalsuan dukumen yang mana saat ini sedang berada dalam proses hukum atau tahapan penyelidikan apakah terbukti atau tidak pada gelar perkara nanti oleh penyidik yang menangani, jika tidak terbukti maka kami pun siap melakukan pengaduan laporan polisi balik sebab itu adalah pencemaran nama baik.

“Harapan kami kepada instansi terkait di lingkup Kabupaten Sorong bahwa permasalahan perlu di klasifikasi ada yang intern organisasi atau rumah tangga sendiri dan ada yang personal. Maka kepada instansi terkait agar bisa menyikapi persoalan tersebut dengan lebih bijaksana,” terang Lobat.

“Jika kami menilai ada perbuatan instansi terkait yang memenuhi unsur hukum maka kami akan mengambil langkah Hukum lebih jauh lagi,” tutupnya. (*)

Pos terkait