Bertepatan Pidato Presiden, Aksi Gagalkan Omnibus Law Berlangsung Hari Ini di Berbagai Daerah

  • Bagikan

ANALISNEWS, JAKARTA – Penolakan demi penolakan terhadap RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law terus bergulir hingga hari ini, Jumat, (14/8/2020) bertepatan dengan pidato presiden di DPR RI.

Tagar #JegalOmnibusLaw pun mencuat sejak kemarin. Tagar lain seperti #GagalkanOmnibusLaw, #AtasiVirusCabutOmnibus, dan #TolakOmnibusLaw #GejayaanIsCalling bertebaran di media sosial, khususnya Twitter.

Mahasiswa dan beragam elemen masyarakat lain turun ke jalan. Di Jakarta misalnya aksi mahasiswa dan buruh ‘Aksi Membersamai Buruh’ akan berlangsung mulai 14 Agustus hingga 16 Agustus 2020.

Massa mahasiswa akan berkumpul di DPR RI untuk menyuarakan penolakan terhadap Omnibus Law mulai pagi.

Di Yogyakarta, aksi ‘GejayanIsCalling’ yang ikonik itu akan terselenggara di Bundaran Universitas Gadjah Mada mulai siang nanti.

Di Makassar, Sulawesi Selatan, masyarakat juga akan menggelar aksi menggagalkan Omni Bus Law hingga 2 hari ke depan di DPRD Sulawesi Selatan.

Termasuk di Sumatera, yakni Jambi, masyarakat akan menggelar aksi penolakan di DPRD Provinsi Jambi.

Di sejumlah daerah, termasuk Jawa Barat, aksi penolakan sudah berlangsung pada Rabu (13/8/2020) siang. Mahasiswa menyegel gedung DPRD Jawa Barat. Rencananya, hari ini aksi serupa akan digelar.

Omnibus law adalah suatu Undang-undang yang dibuat untuk menyasar satu isu besar yang mungkin dapat mencabut atau mengubah suatu UU sekaligus sehingga menjadi lebih sederhana.

Konsep ini digunakan di negara yang menganut sistem Common Law seperti Amerika Serikat dalam membuat regulasi. Regulasi dalam konsep ini adalah suatu UU baru untuk mengamandemen beberapa UU sekaligus.

Salah satu substansi dari omnibus law ini menyangkut Cipta Lapangan Kerja yang tercakup dalam 11 Klaster. Klaim pemerintah terhadap omnibus law ini adalah :

1. Menyerap tenaga kerja lebih besar
2. Mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan investasi dan ekspor
3. Menghilangkan tumpang tindih antara peraturan perundang-undangan

Namun ternyata banyak kontroversi dalam pembentukannya, sehingga menimbulkan banyak penolakan terutama dari kaum buruh.

Diantara penolakannya yakni :
1. Skema upah tenaga kerja terancam berubah
2. Memperluas outscoring dan mengancam kesejahteraan pekerja
3. Dinilai mempermudah masuknya tenaga kerja asing unskilled.

“Kami menilai Omnibus Law tidak akan meningkatkan investasi. Tetapi justru menurunkan tingkat kesejahteraan kaum buruh, sebingga mereka menjadi miskin.” Ujar Ketua KSPI Said Iqbal.

Tentunya dalam pembahasan undang-undang omnibus law ini memerlukan keterlibatan berbagai pihak terkait, terutama yang akan menjalankan dan merasakan dampak dari regulasi tersebut supaya tidak terjadi miskonsepsi dari berbagai pihak.

Sehingga, nantinya pemerintah mampu membangun suatu sistem untuk menata ulang perundang-undangan di Indonesia yang lebih akuntabel dan kredibel serta berdaya guna dalam rangka pembangunan hukum yang konstruktif dan sejalan dengan prinsip konstitusionalisme. (*)

  • Bagikan