Di Tengah Pendemi, Bimtek Perangkat Desa Aceh Tenggara Gelombang I dan II Sukses, APDESI Agara Apresiasi Penyelenggara

  • Whatsapp
Sekjen Apdesi Agara, Zoel Kannedy, (berkemeja krem) bersama Direktur Lembaga Puskulatif Aidil Akhyar, (berkemeja hitam) ketika dijepret oleh awak media.
Ayo Bantu Viralkan :

ANALISNEWS, KUTACANE – Kendati tengah mewabahnya pendemi virus Covid-19 secara global, yang menyebabkan berbagai larangan yang mengatasnamakan pergelaran acara melibatkan kumpulan orang banyak harus mengedepankan Prokes ala Covid-19, hal senada memaksa ketika digelarnya Bimbingan Tekhnis (Bimtek) perangkat aparatur desa Aceh Tenggara di Medan beberapa waktu lalu mampu terlaksana sukses, bahkan bimtek gelombang I dan II bisa berjalan aman tanpa seorang pun terpapar virus mematikan itu.

Informasi dihimpun Analis News.co.id, yang disampaikan langsung oleh Sekjen APDESI Aceh Tenggara, Zoel Kennedy, pada Sabtu (24/10/2020), sangat mengapresiasi kerja keras pihak penyelenggara yang begitu disiplinnya menerapkan Prokes Covid-19 (Protokol Kesehatan) ketika pelaksanaan bimbingan tekhnis yang melibatkan setidaknya ratusan orang yang merupakan peserta bimtek yang notabenenya para perangkat aparatur desa.

Seperti diketahui, sambung Zoel Kennedy, Bimtek gelombang I dan II ini tentang tata kelola dan kinerja para Aparatur Desa se-Aceh Tenggara dilaksanakan di Hotel Santika Dyandra Kota Medan Sumatera Utara, yang selama hampir dua pekan lamanya berakhir pada Jum’at (23/10/2020).

“Kendati menyisakan satu gelombang lagi, sesuai dengan surat bupati Aceh Tenggara nomor : 140/392 tentang Jadwal Peserta Pelatihan bimtek yang terbagi di tiga gelombang. Dan alhamdulillah gelombang I dan II telah terlaksana,” terang Zoel Kennedy.

“Tujuan dari bimtek ini adalah agar para perangkat desa dapat memahami sistem Percepatan Penataan Kewenangan Desa,dan kami akan berupaya menerapkan di Desa nantinya,” katanya.

Lebih lanjut Sekretaris Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Aceh Tenggara,Zoel Kannedy, merincikan, adapun para Peserta Bimtek di gelombang ketiga 4 Kecamatan yaitu Kecamatan Lauser, Bukit Tusam, Bubul Rahmah, Bubul Makmur yang Insya Allah akan dilaksanakan pada Senin 26 Oktober 2020 mendatang.

“Dan terpaksa diundur yang seharusnya gelombang ketiga dimulai pada 24 Oktober 2020 yaitu hari ini, Sabtu, namun pihak Hotel minta mundurkan jadwal itu,dikarenakan pihak hotel melakukan penyemprotan disinfektan di seluruh ruangan Hotel untuk menghindari Covid-19,”sebutnya.

Di ujung konfirmasi Zoel Kannedy berharap,peserta bimtek itu dapat mengembangkan materi-materi yang sudah dipelajari, diantaranya. “Tentang kewenangan hak asul usul desa, kewenangan lokal berskala desa dan kewenangan pemerintah daerah,sebab Sering kewenangan ini yang menjadi persoalan di desa-desa, dan tidak kalah pentingnya dalam mengelola anggaran dana desa para perangkat desa tidak terjebak ke dalam ranah hukum,” pungkas Zoel Kannedy.

Sebelumnya pada 17 Oktober 2020 lalu, secara resmi Bupati Aceh Tenggara, Drs H Raidin Pinim, MAP, membuka Bimtek Aparatur Desa Se Aceh Tenggara di Hotel Santika Dyandra Kota Medan-Sumatera Utara, yang dihadiri tak kurang dari ratusan undangan.

Bimtek yang bertemakan penataan kewenangan desa tersebut, diikuti oleh 330 Pemerintahan Desa terbagi dari 3 gelombang dan 3 hari dalam 1 gelombang direncanakan dari 17 s/d 29 Oktober 2020.

Direktur Panitia Penyelenggara Bimbingan Teknis (Bimtek)berasal dari Lembaga Pusat Studi Pengembangan Eksekutif dan Legislatif (Puskulatif) Adil Akhyar, SH, LLM, PhD, kepada awak media, mengatakan, bahwa Bimtek Desa terkait kewenangan desa ini diikuti sebanyak 330 Pemerintah Desa, terbagi ditiga gelombang dan dilaksanakan mulai dari hari sabtu 17s/d 29 Oktober 2020 yang diawali dari 5 Kecamatan yakni, Kecamatan Ketambe, Darul Hasanah, Badar, Deleng Pokhison dan Lawe BulanBulan dengan jumlah peserta yang hadir sejumlah 440 peserta dari 110 desa,” jelasnya.

Kata Sambutan Bupati Aceh Tenggara, DRS, H Raidin Pinim, M. AP., mengatakan, Bimtek ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang mendasar dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa berpengaruh pada pola hubungan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa.

Pada dasarnya ada 3 kewenangan yang diberikan kepada desa yaitu, hak asal usul, kewenangan lokak berskala desa dan kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (rky)

Pos terkait