PMII Gelar Aksi Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja

  • Whatsapp

ANALISNEWS, PATI – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menyampaikan sikap penolakan terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja di DPRD Kabupaten Pati Jawa Tengah.

Mereka mengaku kecewa terhadap pemerintah pusat dan DPR RI. UU Cipta Kerja yang baru disahkan dinilai tidak mencerminkan pemerintahan yang baik, dan sangat merugikan masyarakat luas.

“Cabut Omnibus Law UU Cipta Kerja, karena lebih banyak menguntungkan elit dan penguasa,” tegas aksi pendemo PMII, Senin (12/10/2020).
Menurutnya, terdapat beberapa pasal kontroversial yang tercantum dalam UU Cipta Kerja. Seperti Pasal 59 Tentang Kontrak Tanpa Batas, dan Pasal 91 Tentang Penghapusan Sanksi bagi Pengusaha yang Tidak Membayar Upah Sesuai Ketentuan. “Kita melihat UU Cipta Kerja banyak mengebiri hak fundamental buruh,” imbuhnya.

PMII lanjutnya, menyampaikan aspirasinya melalui DPRD Pati untuk menyampaikan pada Pemerintah Pusat tidak menandatangi dan membuat Perpu untuk mencabut Omnibus Law UU Cipta Kerja. “Sudah seharusnya pemerintah pusat dan DPR RI melahirkan kebijakan yang pro terhadap rakyat,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Pati Ali Badrudin, S.H., bersama Wakil Ketua DPRD Pati Joni Kurnianto, ST., M.MP., menyambut dengan baik para aksi PMII. “Apa yang menjadi tuntutan atau aspirasi akan ditampung dan disampaikan pada Pemerintahan Pusat, namun semua adalah kewenangan DPRI RI dan Pemerintahan Pusat,” imbuhnya. (Ctr)

Pos terkait