Sidang Gugatan Ketiga Belas, Kuasa Hukum Penggugat Abdur Rozzak Nilai Saksi Wali Kota Sidimpuan Cs Tak Berkualitas

  • Whatsapp
Abdur Rozzak (tengah) bersama penggugat (paling kiri) saat diwawancarai awak media usai persidangan di PN Padangsidimpuan.

ANALISNEWS, PADANGSIDIMPUAN – Abdur Rozzak Harahap SH., menilai, para  saksi dari Wali Kota Padangsidimpuan (PSP) Irsan Effendi Nasution (tergugat I), Kadis Kesehatan Sopian Subri Lubis (tergugat II), dan Kadis Kominfo Islahuddin Nasution (tergugat III), tidak berkualitas dalam memberikan keterangan di sidang gugatan di Pengadilan Negeri (PN) ‘Kota Salak’, Jumat (27/11).

“Kualitasnya (para saksi), kita menilai tidak memiliki kualitas,” ungkap Rozzak, selaku kuasa hukum penggugat, ke awak media seusai persidangan gugatan ketigabelas terhadap para tergugat.

Sebab, kata Rozzak, seperti disampaikan saksi tergugat I, II, dan III, atas nama, dr Nina Karmila bahwasannya, dia tidak mengetahui pasti, akan beri kesaksian tentang apa, pada persidangan tersebut. Ketika ditanya tentang fakta, saksi itu juga tidak tau. Sedangkan, berdasar pertanyaan dari kuasa hukum tergugat, saksi itu seolah seperti ahli, maka pihaknya sempat berkeberatan.

Lalu, sambungnya, saksi itu juga sempat menjawab pertanyaan kuasa hukum tergugat. Dimana, berdasarkan Permenkes No.36 tahun 2012, data pasien positif Covid-19 boleh dibuka. Padahal, saat Hakim Anggota, Prihatin Stio Raharjo SH, memerintahkan saksi membaca kembali Permenkes tersebut pada Pasal 9 ayat 3 bahwa pembukaan rahasia kedokteran, demi kepentingan umum dapat dilakukan, tanpa membuka identitas pasien.

“Terkait persoalan ini, beliau (saksi) terakhir menjawab, bahwasannya boleh dibuka, hanya kepada instansi berwenang. Siapa (instansi berwenang itu)? Pengadilan dan kepolisian. (Kemudian) ditanya oleh Hakim lagi, apa dasar (saksi) menjawab boleh data pasien dibuka, terakhir beliau (saksi) menjawab, tidak tau,” beber Rozzak.

Masih kata Rozzak, saksi tergugat yang kedua, Nurhayati, bekerja sebagai admin di salah satu tempat usaha tenda atau pelaminan, yang hampir sama seperti usaha penggugat. Ketika saksi itu ditanya Rozzak, apakah mengenal penggugat, dia menjawab tidak. Jika tidak kenal, otomatis tidak tau juga apa pekerjaan atau usaha dari penggugat.

“Karena yang dijelaskannya (saksi) tidak ada hubungan dengan gugatan. Akhirnya, dia (saksi) hanya menjelaskan usaha orang lain, bukan usaha penggugat, sehingga kita menilai tidak ada penilaian khusus (dari saksi). (Dan), tidak ada kualitas dari saksi tergugat tersebut,” tandas Rozzak.

Terpisah, Kuasa Hukum Tergugat, Romi Rambe SH, saat dihubungi awak media melalui telepon selulernya menjawab, kalau dihadirkannya saksi, dr Nina Karmila, ingin menegaskan bahwa konferensi pers yang dilakukan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Kota PSP terkait pengumuman pasien positif Covid-19 pada Selasa (16/6) lalu, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Sementara, saksi kedua, Nurhayati, lanjut Romi, mengakui bahwa sejak pendemi Covid-19, Maret dan April 2020 lalu, sangat berdampak terhadap usaha di tempat dia bekerja. Artinya, pihak tergugat tegaskan bahwa, kerugian usaha penggugat juga terjadi terhadap usaha lain akibat dampak pandemi, bukan lantaran konferensi pers yang dilakukan GTPP Covid-19 Kota PSP.

Sebagai informasi, sidang akan dilanjutkan, Jumat (4/12) dengan agenda hadirkan saksi dari tergugat IV dan V yang merupakan salah satu media massa. Sebelumnya, para tergugat digugat, karena diduga menurut penggugat telah menyebarkan informasi dan identitas dari suami pasien terduga Covid-19 (penggugat), pada konferensi pers resmi GTPP Kota PSP.

Sementara, tergugat IV dan V, turut memberitakan hasil konferensi pers itu ke media massa. Selanjutnya, pihak penggugat menggugat para tergugat ke PN PSP dengan nomor register 19/Pdt.G/2020/PN. PSP, pada Jumat (3/7) lalu. Gugatan itu dilayangkan karena pihak penggugat maupun keluarganya mengaku telah mengalami kerugian moril dan imateril. Lantaran memiliki beberapa usaha, pihak penggugat akui telah kehilangan banyak pelanggan.

Sehingga pihak penggugat menuntut para tergugat untuk membayar ganti-rugi moril sebanyak Rp20 miliar. Sedangkan untuk kerugian materil sehubungan dengan biaya yang telah dikeluarkan guna penyelesaian perkara, pihak penggugat menuntut para tergugat sebesar Rp1 miliar. Menurut pihak penggugat, tergugat I, II, III, IV, dan V, diduga telah melanggar UU No. 44 tahun 2009 tentang rumah sakit.

Kemudian melanggar UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan, UU No. 14 tentang keterbukaan informasi publik (KIP), UU No. 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran, dan UU No.40 tahun 1999 tentang pers. (Efendi Jambak)

Pos terkait