Aturan IMB Dicabut, Presiden Siapkan PGB Sebagai Penggantinya

  • Whatsapp

ANALISNEWS, SEMARANG – Penghapusan peraturan Izin Mendirikan Bangunan atau biasa disebut (IM, sebelumnya diatur dalam Undang-undang No.28 Tahun 2002 tentang Pembangunan Gedung, meskipun dihilangkan oleh Presiden Joko Widodo, namun tidak serta merta pars pengembang bisa seenaknya sendiri mendirikan bangunan, karena sebagai penggantinya, yaitu ketentuan baru yang bernama Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Untuk kejelasan apa itu PBG sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

PP tersebut adalah beleid turunan dari UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja (UU Ciptaker) Pasal 24 dan Pasal 185 huruf b.

BACA JUGA : Uni Eropa Perkuat Kolaborasi dengan Universitas-Universitas di Indonesia 

Dengan berlakunya PP baru tersebut, , Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45321, otomatis tidak berlaku karena sudah dicabut.

Mungkin masyarakat banyak yang tidak tahu, apa itu PBG sebagai pengganti IMB, berikut analisnews akan memberikan pengertiannya :

PBG singkatan dari Persetujuan Bangunan Gedung adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung. Itulah bunyi yang berada poin 17 pasal 1 PP 16/2021 itu.

BACA JUGA : Badan POM Diminta Dorong Pengembangan Vaksin Nusantara

Dalam PP 36/2005 yang mengatur soal IMB lebih menekankan keharusan memiliki izin sebelum membangun gedung, dibawah ini adalah bunyi pasal 14 PP 36/2005:

(1) Setiap orang yang akan mendirikan bangunan gedung wajib memiliki izin mendirikan bangunan gedung.

(2) Izin mendirikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pemerintah daerah, kecuali bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah, melalui proses permohonan izin mendirikan bangunan gedung.

(3) Pemerintah daerah wajib memberikan surat keterangan rencana kabupaten/kota untuk lokasi yang bersangkutan kepada setiap orang yang akan mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan gedung.

BACA JUGA : Pemerintah Terbitkan Pedoman Penyusunan SKP dan Penilaian Kinerja Pegawai Tahun 2021

Sedangkan PP 16/2021 yang terbaru didalamnya lebih mengatur fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung, Standar Teknis, proses penyelenggaraan bangunan gedung, sanksi administratif, peran masyarakat dan pembinaan. Adapun penekanannya lebih kepada fungsi bangunan ketimbang izin.

Siapapun yang ingin mendirikan bangunan harus mencantumkan fungsi bangunan dalam PBG. Fungsi bangunan itu meliputi fungsi hunian, fungsi keagamaan, fungsi usaha, fungsi sosial dan budaya serta sebagai salah satu fungsi khusus.(GN)

Pos terkait