Diberhentikan Karena Dorong UIN Jakarta Bersih, Dua Wakil Rektor Ajukan Keberatan ke Rektor

  • Whatsapp
Dengan adanya pemberhentian dua Wakil Rektor UIN Syarif Hidayatullah maka yang bersangkutan mengadakan jumpa pers, sudah dua bulan ini tidak ada komunikasi dan ruang untuk berkomunikasi dengan rektor tahu-tahu ada surat pemberhentian ujar Prof. Dr. Masri Mansour, M.Ag.

ANALISNEWS, JAKARTA – Dengan adanya pemberhentian dua Wakil Rektor UIN Syarif Hidayatullah maka yang bersangkutan mengadakan jumpa pers, sudah dua bulan ini tidak ada komunikasi dan ruang untuk berkomunikasi dengan rektor tahu-tahu ada surat pemberhentian ujar Prof. Dr. Masri Mansour, M.Ag.

Didepan awak media kedua mantan Wakil Rektor didampingi kuasa hukumnya dari Lembaga Bantuan Hukum Muhammadiyah menyampaikan pernyataan :

1. Pada hari ini, Rabu, 24 Februari 2021, Prof. Dr. Masri Mansour, M.Ag. (Mantan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan) dan Prof. Dr. Andi M. Faisal Bakti, M.A. (Mantan Wakil Rektor IV Bidang Kerjasama), yang pada Jumat, 19 Februari 2021 diberhentikan oleh Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, mengajukan keberatan administrasi kepada Rektor.

2. Keberatan administrasi adalah prosedur normatif yang merupakan instrumen memperjuangkan hak bagi setiap pegawai negeri sipil (PNS) yang diberhentikan tanpa alasan hukum yang jelas.

BACA JUGA : Pelantikan Pengurus DPP, DPD dan DPW GMDM DKI Jakarta

3. Konsideran pemberhentian yang menyebut alasan tidak dapat bekerjasama lagi dalam melaksanakan tugas kedinasan, merupakan alasan yang mengada-ada dan tidak berdasar secara hukum, karena tidak jelas indikatornya, fakta pengasingan dari rapat pimpinan, dan tidak melakukan pemeriksaan dengan patut atas dugaan pelanggaran apa, dua wakil rektor itu diberhentikan.

4. Surat Keputusan (SK) pemberhentian dua Wakil Rektor melanggar Peraturan Menteri Agama No. 17 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, melampaui kewenangan yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah, tidak mematuhi prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala BKN No 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri.

BACA JUGA : KSAL Tegaskan Polisi Militer TNI AL Harus Berdedikasi, Kredibel dan Profesional

5. Langkah sewenang-wenang Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta juga mengingkari UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Umum Pemerintahan.

6. Pemberhentian dua Wakil Rektor UIN diduga kuat karena kedua Wakil Rektor tersebut dianggap membantu mengungkap karena disebutkan namanya menjadi saksi dalam laporan kepolisian mengenai dugaan tindak pidana dalam pembangunan asrama yang menyeret salah satu Guru Besar di UIN Jakarta dan dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

BACA JUGA : Dilantik Kapolri Jadi Kabaintelkam, Putra Papua Irjen Paulus Waterpauw Resmi Naik Bintang Tiga

7. Keberatan administrasi ini diharapkan dapat menjadi perhatian serius Rektor, Menteri Agama, Komisi Aparatur Sipil Negara, Ombudsman RI, aparat penegak hukum, khususnya Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi, sekaligus mengirimkan sinyal bahwa di dalam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terdapat masalah serius.

#UINsedangTidakBaik-BaikSaja
#UINBersih
Tim Advokasi Anti Korupsi dan Otoritarianisme (TAKTIS)
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

(har)

Pos terkait