Mahfud MD: Jadilah Sarjana Hukum Tata Negara yang Bertanggungjawab, Jangan Takut Mengkritik

  • Whatsapp
Menko Polhukam Mahfud MD pada acara Pelantikan Penguruh Pusat Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) periode 2021-2025 di Jakarta (03/03).

ANALISNEWS, JAKARTA – Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa tidak cukup hanya menjadi sarjana Hukum Tata Negara yang pandai saja, namun harus bertanggungjawab. Karena sarjana saja itu hanya teknis tidak memikirkan dampak baik dan buruk bagi bangsa.

“Bawalah panji-panji idealism dalam mengisi pembangunan Indonesia pada aspek ketatanegaraan, jadilah sarjana HTN yang intelektual, pandai dan bertanggungjawab bagi masyarakat dan kemajuan negara,”demikian disampaikan Menko pada acara Pelantikan Penguruh Pusat Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) periode 2021-2025 di Jakarta (03/03).

BACA JUGA : Kementerian PANRB Adakan Rakor Virtual Tuntaskan Penyederhanaan Birokrasi dan Seleksi CASN 2021

Dalam sambutannya Mahfud menekankan bahwa jadilah sarjana sebagaimana amanat Bung Hatta. “Bung Hatta selalu menekankan untuk menjadi intelektual Cendekiawan. Yaitu kaum intelejensia, pandai otaknya, mulia hatinya, sujana hatinya. Dan juga jangan pernah takut untuk mengkritik pemerintah,” demikia pesan Mahfud, yang juga Ketua Umum APHTN-HAN periode sebelumnya, untuk pengurus yang baru dilantik.

APHTN-HAN saat ini beranggotakan ribuan dosen di berbagai kampus di seluruh Indonesia. Di mana AP HTN-HAN tahun ini telah menginjak usia ke-41. Pengurus APHTN-HAN periode 2021-2025 adalah antara lain: Ketua Umum, Prof Guntur Hamzah (Guru Besar Unhas/Sekjen MK) Sekjen, Dr Bayu Dwi Anggono (Dekan FH Univ Jember).

BACA JUGA : MPP Jadi ‘Pintu’ Kemudahan Perizinan dan Investasi di Daerah

Acara ini dihadiri oleh antara lain, Prof. Dr. Widodo Eka Cahyana, Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kementrian Hukum dan HAM, Fritz Edward Siregar, Komisioner Bawaslu, Ma’ruf Cahyono, Sekjen MPR, dan perwakilan dari Kemenkumham, Mahkamah Konstitusi, Kemenko Polhukam, LPSK, Ombudsman, dan pengurus wilayah, serta jajaran pengurus pusat yang baru dilantik. (*)

Pos terkait