Enam Propinsi Diharapkan Kesiapsiagaan Hadapi Siklon Seroja

  • Whatsapp
BMKG memperkirakan peningkatan intensitas siklon pada 7 - 8 April 2021 dan bergerak ke arah barat daya menjauhi wilayah Indonesia. Menyikapi kondisi ini, BNPB telah berkoordinasi dengan enam provinsi, yaitu BPBD Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT) dan D.I. Yogyakarta.

ANALISNEWS, JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengharapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di enam provinsi menyiapkan langkah kesiapsiagaan untuk mencegah dampak siklon tropis Seroja terhadap masyakarat maupun kerusakan infrastruktur. Berdasarkan analisis BMKG, siklon tropis Seroja diperkirakan intensitasnya akan meningkat dalam 24 jam.

BMKG memperkirakan peningkatan intensitas siklon pada 7 – 8 April 2021 dan bergerak ke arah barat daya menjauhi wilayah Indonesia. Menyikapi kondisi ini, BNPB telah berkoordinasi dengan enam provinsi, yaitu BPBD Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT) dan D.I. Yogyakarta.

BNPB mengingatkan bahwa siklon tropis Seroja akan berkontribusi cukup signifikan terhadap peningkatkan labilitas atmosfer dan pertumbuhan awan hujan di sebagian wilayah Indonesia, selain itu dapat mendorong peningkatan kecepatan angin yang berdampak pada peningkatkan ketinggian gelombang di sebagian wilayah perairan Indonesia.

BNPB merekomendasikan BPBD tersebut untuk melakukan langkah-langkah berikut ini, pertama, melakukan koordinasi secara berkala dengan dinas terkait dan aparatur wilayah administrasi kabupaten dan kota di daerah setempat di bawah enam provinsi tersebut.

Kedua, melakukan monitoring untuk mendapatkan perkembangan informasi peringatan dini cuaca dan potensi ancaman bencana melalui beberapa situs yang dikelola BNPB, BMKG dan Lapan.

Ketiga, meningkatkan kegiatan sosialisasi, edukasi dan mitigasi terkait upaya pencegahan banjir dan banjir bandang dengan menggunakan media elektronik atau media sosial mengingat wilayah Indonesia sedang mengalami pandemi Covid-19.

Keempat, melakukan koordinasi dengan dinas dan lembaga/organisasi terkait (Dinas Kominfo, RAPI, Orari, Senkom, Forum PRB daerah, dan pihak terkait lain) dalam penyebarluasan informasi peringatan dini banjir, banjir bandang, dan tanah longsor secara berkala sampai kepada masyarakat, khususnya yang bermukim di wilayah yang risiko tinggi.

Kelima, menyiapkan dan mensosialisasikan tempat evakuasi yang terpisah antara masyarakat yang sehat dengan terkonfirmasi positif Covid-19.

Keenam, melakukan koordinasi dengan dinas kesehatan setempat terkait penyiapan fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit, puskesmas dan sistem rujukan terutama bagi rumah sakit yang berada di wilayah risiko tinggi bencana.

Ketujuh, menyiapkan infrastruktur 3T (tracing, testing, treatment) di tempat evakuasi dan pengungsian serta menegakkan protokol kesehatan (3M) selama ditempat pengungsian.

Kedelapan, mengidentifikasi kebutuhan dan ketersediaan sumberdaya yang ada di daerah (sumber daya manusia, peralatan, logistik, dll) serta perencanaan mobilisasinya untuk pengungsi.

Kesembilan, apabila diperlukan, dapat menetapkan status darurat bencana dan pembentukan pos komando penanganan darurat bencana serta aktivasi rencana kontingensi menjadi rencana operasi.

Terakhir, melakukan koordinasi penanganan darurat bencana dapat menghubungi Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BNPB. Hal ini bertujuan untuk mendukung penanganan secara dini sebelum terjadi suatu insiden. (*)

Pos terkait