PERMMABAR Kupang Pertanyakan Keberadaan BPOP LBF

  • Whatsapp


(Badan Pengurus PERMMABAR Kupang).

 

Kupang, ANALISNEWS-Persatuan Mahasiswa Manggarai Barat (PERMMABAR) Kupang mempertanyakan status kejelasan dari pada keberadaan lembaga Badan Pelaksana Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores (BOP LBF) di kabupaten Manggarai Barat, NTT. Lembaga yang pembentukannya diinisiasi oleh Presiden melalui Perpres No. 32 tahun 2018 tentang BOP LBF sampai dengan saat ini terus menuai kontroversi ditengah masyarakat khususnya masyarakat Manggarai Barat. Selain dikarenakan tidak adanya transparansi dalam pembentukan lembaga yang mengelola pariwisata daerah cakupan flores itu terutama dibeberapa titik, kehadiran lembaga ini juga seakan menutup ruang gerak pemerintah daerah untuk menentukan arah pembangunan pariwisata di daerahnya sendiri. Sehingga banyak hal yang turut dipengaruhi sebagai imbas dari keberadaan BPOP ini.
Hal ini disampaikan oleh Germas PERMMBAR Kupang, Jhelo Jehalu dalam pres reales yang diterima media ini pada selasa pagi 20/04. Jelo mengatakan bahwa keberadaan BPOP LBF di kabupaten Manggarai Barat menaruh pertanyaan besar ditengah masyarakat Manggarai Barat. Mulai dari pembetukannya yang tidak melibatkan pemerintah daerah kabupaten Manggarai Barat juga terkait kebijakan yang diambil tanpa adanya kordinasi dari lembaga yang mewakili Kabupaten MABAR seperti Pemerintah daerah baik eksekutif maupun legisalatif.
“ Keberadaan dari pada BPOP LBF di Labuan Bajo merupakan strategi atau resep dari pusat untuk mengelola dan mengembangkan pariwisata di Labuan Bajo, hal ini tentu saja lahir karena pemerintah pusat ingin pariwisata di Labuan Bajo sebagai salah satu destinasi pariwisata kelas dunia ditata dengan baik. Namun, PERMMABAR kupang melihat sisi yang lain dari keberadaan dari BPOP LBF ini, mulai dari pembentukannya yang tidak melibatkan pemerintah daerah kabupaten Manggarai Barat. Hal ini adalah suatu bentuk tidak transparannya pemerintah pusat dalam mengelola pariwisata di Labuan Bajo. Buntutnya, dari tidak adannya keterlibatan pemerintah daerah kabupaten Manggarai Barat dalam struktur organisasi BPOP LBF. Nah, patut kita pertanyakan, mengapa PEMDA MABAR tidak dilibatkan?” Tutur Jelo. Lebih lanjut, Jelo menduga bahwa keberadaan dari BPOP LBF ini adalah implikasi dari kerakusan dan bentuk penjajahan dari pusat untuk menguasai pariwisata di Labuan Bajo dalam hal ini keuntungan secara komersialnya.              “ Publik bisa saja menduaga bahwa keberdaan dari BPOP LBF ini adalah implikasi dari kerakusan dari pusat atau bisa saja BPOP LBF ini perpanjangan tangan dari pusat yang berkonspirasi dengan kapitalis untuk kepentingan oligarki.” Tegasnya. Selain dari pada itu, kehadiran BPOP LBF juga mempersempit ruang gerak dari pemerintah kabupaten Manggarai Barat dalam mengelola pariwisata yang seharusnya PEMDA lebih berperan aktif. Hal ini kemudian akan berdampak pada banyaknya aspirasi yang tidak terdengar dan juga kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi karena PEMDA MABAR tidak mempunyai andil yan cukup besar dalam pengambilan kebijakan. “ Campur tangan pusat yang berlebihan akan berdampak pada kebijakan public di kabupaten Manggarai Barat, seperti misalnya banyak aspirasi yang tidak didengar ketika public mengkritisi kebijakan ataupun aktifitas yang dilakukan oleh BPOP LBF. Hal itu bisa dilihat dari beberapa aktivitas dari BPOP yang menuai kontroversi, seperti kebijakan pengalih fungsian kawasan hutan Bowosie, Nggorang Labuan Bajo menjadi bukan hutan diatas lahan 400 Ha. Bahwasanya ketika ditinjau dari aspek ekologi, pembangunan diatas kawasan ini dapat berdampak buruk bagi keberadaan masyarakat Labuan Bajo dalam hal ketersediaan air bersih, untuk di ketahui di atas lahan 400 hektare ini terdapat belasan mata air yang mempunyai peranan penting untuk kebelansungan hidup masyarakat Labuan Bajo dan sekitarnya.” Lanjut aktivis PMKRI kupang itu.
Situasi ini tidak mungkin di biarkan untuk terus berlanjut, karena akan membawa dampak yang sangat buruk terhadap keberlansungan pelaksanaan otonomi daerah kabupaten Manggarai Barat “ Kita tidak menginginkan bahwa situasi akan terus berlanjut, karena akan bepengaruh terhadap pelaksanaan otonomi daerah kabupaten Manggarai Barat dan sebagai langkah konkretnya, BPOP LBF ini dibubarkan dan PEMDA lebih berperan aktif dalam pengembangan pariwisata di kabupaten Manggarai Barat.”
Sementara itu Ketua umum PERMMABAR Kupang, Epi Staren mengatakan, Kehadiran BPOP LBF merupakan bukti kelalaian pemerintah daerah kabupaten Manggarai Barat dalam mengelola potensi wisata di Manggarai Barat. Kehadiran lembaga ini juga merupakan bukti lambannya pemerintah daerah dalam merespon ataupun mengkritisi kebijakan pemerintah pusat sehingga mengabaikan konsep pembangunan pariwisata yag telah dicanangkan oleh pemerintah daerah.
“Kami Meminta Pemerintah daerah Mabar dan DPRD Mabar, untuk bersikap tegas dan konsisten pada pembangunan pariwisata berbasis potensi lokal. Jangan lengah dan harus berani untuk melawan kebijakan pemerintah pusat yang tidak menguntungkan daerah, dan kami meminta pemerintah daerah kabupaten Mabar untuk lebih proaktif dalam merebut peran strategis pembangunan pariwisata super premium itu, agar terkesan Pemda tidak tidur. Dan yang perlu diingat bahwa, tuan sesungguhnya dari potensi tersebut adalah rakyat Mabar bukan rezim Jakarta.” Tegasnya.

Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa secara organisatoris, PERMMABAR Kupang menyatakan sikap keberatan dengan kehadiran dari lembaga ini. “Atas nama organisasi, kami menyatakan sikap keberatan dengan keberadaan dari lembaga ini. kami meminta pemerintah pusat agar jangan terlalu rakus dalam mengelola potensi pariwisata di Manggarai Barat. Kehadiran dari Lembaga ini merupakan wujud nyata dari otoriternya pemerintah pusat dalam membangun kawasan pariwisata di Manggarai Barat.” tutupnya (J.J)