Forum Pimpinan DPRD se-Sulut Perdana Digelar, Mailangkay Harap Terjalin Sinergitas

  • Bagikan

Sulawesi Utara, Manado – Dalam rangka membangun komunikasi dan sinergitas terhadap tugas dan fungsi pimpinan DPRD se-Provinsi Sulawesi Utara, Forum Pimpinan DPRD se-Sulawesi Utara menggelar pertemuan perdana Selasa, 12 Oktober 2021 di Hotel Luwansa, Manado.

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Sulut, Andi Silangen serta dihadiri Gubernur Sulut yang diwakili oleh Asisten II Pemprov Praseno Hadi.

Turut hadir juga Wakil Ketua DPRD Sulut Dr. Victor Mailangkay SH, MH juga Sekwan ibu Glady Kawatu dan para pejabat struktutal DPRD Sulut serta para pimpinan DPRD Se-Sulut di 15 kabupaten/kota.

Pada kesempatan itu, Victor Mailangkay mengatakan Forum Pimpinan DPRD Se-Sulut ini bertujuan untuk mengoptimalkan 3 Tupoksi Anggota Dewan.

Dr. J. Victor Mailangkay SH, MH

“Forum ini bertujuan untuk mengoptimalkan 3 tupoksi anggota dewan yang sebagaimana menjalankan fungsi Pengawasan, budgeting, dan legislasi,” Sebut Wakil Ketua DPRD Sulut

Mailangkay juga menyebutkan forum ini agar terjalin sinergitas antara pimpinan-pimpinan DPRD Se-Sulut dan Pemerintah Provinsi Sulut.

Victor Mailangkay bersama Tonny Supit

“Juga sebagai wujud terjalinnya sinergitas antara seluruh pimpinan-pimpinan DPRD Se-Sulut dan Pemerintah Provinsi Sulut, dan forum ini menyatukan wawasan dan persepsi pimpinan-pimpinan DPRD Se-Sulut dalam rangka memajukan pembangunan baik yang berskala nasional maupun daerah,” Sebut Mailangkay

Adapun pemateri yang dihadirkan adalah Ahmad Edwin dari Ditjen Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Materi-materi yang disampaikan, diantaranya aturan-aturan yang terkait dengan pertanggunjawaban dana reses dan kewenangan anggota DPRD.

Diketahui, pertemuan perdana Forum Pimpinan DPRD Se-Sulawesi Utara (Sulut) tersebut melahirkan 11 rekomendasi, yakni:

1. Membentuk Forum Komunikasi Pimpinan (FKP) DPRD Provinsi Sulawesi Utara;

2. Pelaksanaan Reses DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota agar dilaksanakan secara bersamaan;

3. Di akhir pelaksanaan Reses, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Bupati/Walikota di Dapil masing-masing;

4. Pelaksanaan Forum Kumunikasi Pimpinan (FKP) DPRD Provinsi Sulawesi Utara, akan dilaksanakan secara berkala setiap enam bulan sekali;

5. Meninjau kembali Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;

6. Standar Harga Satuan Regional terkait belanja perjalanan dinas agar disesuaikan dengan Kemampuan Keuangan Daerah (KKD);

7. Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif dimohon untuk hak-hak bagi Pimpinan dan Anggota DPRD agar dapat diperhatikan, terutama untuk penghapusan kendaraan dinas pimpinan langsung diberikan kepada pimpinan tanpa melalui proses lelang sebagai bentuk penghargaan;

8. Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD disesuaikan dengan Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) dan dijadikan Tunjangan Rumah Tangga Pimpinan DPRD;

9. Pembiayaan Pelaksanaan Reses Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, dilakukan secara lumpsum;

10. Pimpinan dan Anggota DPRD agar dikategorikan juga sebagai Pejabat Negara;

11. Kelembagaan Sekretariat DPRD agar Tipeloginya diseragamkan menjadi Tipe A, karena semua memiliki beban kerja dan tugas fungsi yang sama dan tidak dilakukan penyederhanaan.

  • Bagikan