Jumlah 43 Keluarga Negeri Administratif Rukun Jaya-Kecamtan Bula Barat Penerima Manfaat (KPM) BLT senilai Rp600.000.

  • Bagikan

ANALISIS NEWS- MALUKU- Sejumlah desa di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) kembali melakukan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk bulan Oktober dan November yang dianggarkan lewat Dana Desa (DD) tahun 2021.

Penjabat Negeri Administratif Rukun Jaya, Kecamatan Bula Barat Zulfitri pada Saat konfirmasi Analisis News-Maluku- di Hari (Rabu,24/11/2021)Menyampaikan Bahwa Pemerintah Negeri Administratif Rukun Jaya sejak Sabtu kemarin sudah menyalurkan BLT selama dua bulan kepada warga.

Zulfitri mengaku, ada sebanyak 43 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memperoleh BLT senilai Rp600.000. Jumlah KPM di desa yang dipimpinnya itu mengalami penurunan dari tahap sebelumnya yang berjumlah 45 orang.

“Di Desa Rukun Jaya ada sebanyam 43 orang yang berhak menerima BLT. Alhamdulillah kemarin kami sudah melakukan pembagian untuk bulan 10 dan 11,” Ucapnya Katjong.

Ditanya soal kapan dilakukan pembagian BLT bulan Desember atau tahap terakhir, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) SBT itu mengaku tergantung anggarannya ditransfer ke rekening desa.

“Pada saat itu sudah masuk di rekening desa, otomatis dibagikan. Kemarin yang dibagi itu karena masuk ke rekening cuma bulan 10 dan 11,” terangnya

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) SBT M Bahrum Weul Artafella saat dikonfirmasi media ini mengungkapkan, saat ini anggaran BLT untuk tiga bulan terakhir sudah ditransfer ke rekening desa masing-masing.

“BLT sekarang sudah masuk bulan 10, 11 dan 12 ke rekening desa masing-masing. Tinggal proses pencairan saja untuk penyaluran di lapangan,” ungkap M bahrum Weul Artafella

Bahrum mengaku, hingga kini masih ada 8 dari 198 desa di kabupaten bertajuk ‘Ita Wotu Nusa’ itu belum sama sekali menyaluarkan BLT bulan Januari hingga tiga bulan terakhir.

Keterlambatan itu kata dia, terkendala pada pergantian pejabat kepala desa dan kekosongan kepala desa pada sejumlah desa lainnya. Pihaknya berjanji akan mengupayakan untuk segera dicaikan pada akhir 2021 ini.

“Kita upayakan untuk semua dana masuk ke kas desa dulu, nanti proses kita cair di sini. Sehingga dari KPPN semua sudah terserap ke daerah, sehingga pergantian itu internal kita supaya daerah tidak dirugikan dalam anggaran dana desa,”Paparnya

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan