Jelang Pemilu 2024 Caleg DPRD Provinsi Banten Partai Gelora, Gencar dan Giat Kunjungi Masyarakat

  • Bagikan

ANALISNEWS, Tangerang – Menjelang Pemilu 2024, Calon legislatif Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA) semakin giat dan gencar terjun ke masyarakat.

Di antaranya, seperti yang dilakukan, Sukardin, SH., MH., Caleg DPRD Provinsi Banten, Dapil Kabupaten Tangerang A meliputi 13 Kecamatan Adalah(Solear, Cisoka, Jayanti, Balaraja, Tigaraksa, Cikupa, Jambe, Panongan, Curug, Kelapa Dua, Pagedangan, Lego dan Cisauk.

Saat dikonfirmasi oleh awak media, disela-sela menghadiri sebuah acara pernikahan warga Kelapa Dua, Tangerang Banten, Minggu (9/1/2022).

Menurutnya, memperkenalkan diri kepada konstituen atau pemilih, supaya lebih dekat dengan masyarakat sekaligus silaturahmi dan sosialisasi memberikan edukasi tentang program yang akan dicapai manakala terpilih menjadi wakil rakyat untuk provinsi Banten di pemilu 2024, kepada warga masyarakat di dapil 13 Kecamatan, “tutur Sukardi.

Hal yang mendorong atau motivasi untuk mencalonkan diri sebagai wakil rakyat, “Motivasi saya bukan ingin menjadi orang kaya tapi mampu menyelesaikan berbagai persoalan, dan mau memperjuangkan aspirasi masyarakat yang selama ini belum mendapatkan kesejahteraan dan keadilan, intinya adalah pengabdian kepada bangsa dan negara, ” Kata Sukardin yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Jaringan dan Kerjasama Lembaga Partai Gelora Indonesia Kabupaten Tangerang.

Ditanya soal target untuk partai Gelora di pemilu 2024, Ia katakan, “Target maksimalnya, kita bisa masuk menjadi lima besar di Pemilu nanti, sesuai dengan keinginan dan harapan ketua umum dan kita semua, Ini target yang memang sangat berat tapi untuk memacu semangat kita supaya lebih kerja keras lagi untuk terus sosialisasi kepada masyarakat tentang visi dan misi partai gelora, “terangnya.

Ia menambahkan mengenai money politic, “Dampak negatif dari politik uang (Money Politics) sangat berpengaruh pada jalannya kinerja wakil rakyat tersebut, sebab siapapun yang terpilih yang menggunakan politik uang biasanya dalam menjalankan tugas atau kewenangannya, berusaha bagaimana caranya agar bisa mengembalikan modal yang telah dikeluarkan sebagai biaya politik untuk membeli suara rakyat pada saat kontestasi pemilihan tersebut, “ungkap Sukardi Putra daerah kelahiran Bima NTB.

Lanjutnya, “Hal ini menyebabkan banyak kebijakan yang dijalankan bukan berdasarkan kepentingan rakyat namun lebih utamanya kepada kepentingan pribadi atau golongan tertentu, “pungkasnya.(ARS)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan