Serikat Pekerja Nasional Gelar Unjuk Rasa Didepan Kedubes Jepang di Jakarta

ANALISNEWS, JAKARTAP. – Puluhan orang perwakilan organisasi butuh SPN melakukan aksi unjuk rasa atas permasalahan buruh perusahaan Jepang yang ada di Jakarta.

Sekjen SPN Ramidi dalam keterangannya kepada awak media menyampaikan bahwa unjuk rasa yang dilakukan di Kedubes Jepang , sebetulnya hal ini bisa kita hindari karena masih adanya covid.
Namun persoalannya adalah sangat signifikan dan substansial dimana PT. Nipsea Chemicals Indonesia melarang adanya organisasi pekerja khususnya SPN.


Pelarangan ini didapatkan dengan bukti otentik secara tertulis bahwa PT. Nipsea melarang keberadaan organisasi Serikat Pekerja Nasional (SPN).
Bahkan hari ini ada korban lagi dengan di PHKnya secara sepihak pengurus SPN saudara Sugeng.

Dalam pertemuan dengan pihak Kedubes yang diwakili oleh 4 orang anggota SPN , Andre, Sugeng, Agus dan Burhan.
Dalam pertemuan tersebut diambil keputusan 4poin :
1.Diterimanya lagi pengurus maupun anggota SPN yang di PHK secara sepihak.

2.Perusahaan menerima keberadaan serikat pekerja SPN.

3.Kontrol dari Kedubes untuk PT. Nipsea Chemicals mematuhi Undang-Undang ketenagakerjaan yang ada dan dihapuskannya PKWT karena pekerjaan di PT. Nipsea sifatnya terus menerus dan berkelanjutan.

4.Kontrol dari Kedubes Jepang selama ini kami anggap baik dan disiplin atas perusahaan Jepang terutama yang di Jakarta, mungkin selama ini laporan yang masuk ke Kedubes baik-baik saja padahal disana ada permasalahan.

Dalam pertemuan tadi juga
diambil kesimpulan untuk diperhatikan:
– Kontrak yang lama dan berkepanjangan
– Kami meminta Kedubes untuk mendatangi PT. Nipsea Chemicals /Nippon Paint sebagai tindak lanjut dari pertemuan itu.

Yang menjadi isu besar saat ini di SPN adalah Job security, income security dan social security.

Kita tunggu dalam seminggu atau paling lama 2 minggu kedepan bila tidak ada progress dari kedutaan
kami akan datang dengan jumlah yang lebih besar lagi tegas Ramidi.

Menjawab pertanyaan awak media tentang kordinasi dengan Kemenaker disarankan untuk langsung ke Polda Metro Jaya , karena progressnya sudah ada di Polda tutup Ramidi.
(har)