BOGOR  

Kepala DLH Kabupaten Bogor Enggan Temui Awak Media Saat Ingin Konfirmasi Isu TPAS Galuga, Ada Apa?

Bogor, Analis News.co.id – Audensi Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) yang berlangsung pada Kamis 20 April Forum 3 Desa, Pemerintahan desa, Muspika,dan Dinas Lingkungan Hidup beberapa lalu mengaspirasikan tuntutan diantaranya, keadilan Kompensasi yang diberikan, pembuatan tanggul penahan longsor, penyediaan air bersih, berlangsung di kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor Sabtu,23/04/22.

Tujuan dari pertemuan tersebut tak lain adalah untuk menyampaikan aspirasi terkait audensi Forum 3 Desa, Pemerintahan Desa, Muspika Kecamatan Cibungbulang, dan Dinas Lingkungan Hidup yang tidak menghasilkan kesepakatan dengan alasan perlu proses dan pengkajian, maka Audensi ditunda dan akan digelar setelah lebaran.

Namun, sejumlah wartawan yang mencoba masuk ke kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kabupaten Bogor Untuk melakukan peliputan audensi ke gedung DLH tersebut. Pasalnya, Petugas Keamanan dan Sat Pol PP Gedung menghalang – halangi dan tidak mengizinkan wartawan untuk memasuki Gedung tersebut

Sempat awak mediapun menanyakan kepada Satpam tersebut,tentang siapa yang memberikan perintah wartawan tidak boleh masuk ke gedung untuk liputan, satpam itu hanya menjawab, ”Saya cuma menjalankan tugas,” ujar satpam tersebut.

Sekilas para wartawanpun menjawab dengan keras “Kenapa kami tidak boleh masuk Pak ,” jawab sejumlah media

Kejadian ini menjadi pertanyaan besar bagi publik terutama para awak media, kenapa Wartawan tidak diizinkan masuk untuk meliput acara Audensi tersebut. Wartawanpun tidak sempat wawancarai Kadis DLH, karena saat liputan dihalang – halangi dan tidak mau keluar ruangan.

“Kami sangat menyesal dengan perlakuan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dengan Menghalang – halangi liputan, bahkan kami seolah dibuat pingpong oleh mereka, Kami sebagai Profesi wartawan itu dilindungi Undang-undang dan menjalankan tugas kami untuk mendapatkan informasi, untuk disampaikan ke publik, “ungkap Wawan Gunawan Ketua TRC PWRI dan Wartawan Tribun Post.

“Kami disuruh menunggu di luar untuk bertemu dengan Kadis, tapi  tetap kami tidak diperkenankan masuk ruangan sampai akhirnya memutuskan untuk keluar ruangan kantor DLH,” pungkasnya.

“Saya sangat menyesalkan atas insiden yang terjadi di lokasi tersebut , Saya mendapat laporan dari rekan wartawan, bahwa wartawan tidak boleh masuk untuk liputan, ini sangat disayangkan dan bertentangan dengan kebebasan Undang – Undang Pers 40 Tahun 1999, Pasal 18 Sebut orang yang menghambat dan menghalangi Kerja wartawan dapat dipidana,” Jelas Rohmat Selamat,SH, MKn. Ketua DPC PWRI Bogor Raya.

Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah). tegasnya.

Basirun