Alfata Kecam Hasutan Politik SARA Dalam Proses Penunjukan Penjabat Gubernur Aceh

ANALISNEWS, ACEH TENGAH | Ketua Laskar Merah Putih (LMP) Aceh Tengah, Tengku Muhammad Alfata, mengingatkan masyarakat untuk tidak termakan hasutan yang berpotensi memecah belah persatuan Aceh. Dia mengatakan penunjukan pejabat gubernur tidak seharusnya digoreng menjadi isu SARA.

Hal ini disampaikan Alfata terkait pernyataan sejumlah pihak yang mengharuskan seorang penjabat gubernur Aceh harus bersuku Aceh. Pernyataan itu, kata Alfata, berpotensi pada disintegrasi. Apalagi pernyataan-pernyataan itu disertai ancaman-ancaman yang tidak ada kaitan sama sekali dengan urusan pemerintahan.

“Seharusnya kita berpegang pada hal penting bahwa sosok penjabat Gubernur Aceh haruslah orang yang memiliki kapasitas dan kapabilitas,” kata Alfata dalam keterangan tertulis, Selasa, 21 Juni 2022.

Alfata mengatakan proses penunjukan calon penjabat gubernur ini memang menguras emosi. Hal ini disebabkan karena perdebatan yang terjadi tidak didasarkan kepada pemikiran yang objektif. Masyarakat, kata Alfata, digiring untuk mendukung putra daerah asli. Padahal hal itu bukan substansi dalam menentukan sosok penjabat gubernur.

Dia juga mengingatkan para pihak untuk tidak melupakan fakta bahwa Presiden Joko Widodo adalah presiden yang menghargai kemajemukan. Di tangan presiden pula, kata Alfata, keputusan untuk menentukan seorang penjabat gubernur diputuskan.

Alfata mencontohkan salah satu putra Aceh yang pernah menjadi penjabat gubernur di salah satu provinsi di Kalimantan, Safrizal ZA. Saat itu, tidak ada penolakan terhadap Safrizal meski dia lahir di Aceh dan bukan putra asli Kalimantan untuk memimpin di sana.

Alfata mengatakan Indonesia adalah negara kesatuan yang memiliki slogan Bhineka Tunggal Ika; bermakna berbeda-beda namun tetaplah satu. Hal inilah yang seharusnya dijadikan pegangan dalam kehidupan bernegara.

Dia juga mengingatkan agar ambisi politik tidak merusak ketenangan dan damai Aceh lewat hasutan atas nama SARA. Menurut dia, budaya-budaya ini harus dihapuskan karena merusak mental anak bangsa dan memecah belah rakyat.

“Jadi, hentikanlah praktik kotor yang mengharuskan putra asli Aceh sebagai penjabat gubernur. Kita jangan jadi bangsa kerdil yang doyan membesar-besarkan hal kecil dan mengecilkan hal besar. Setop politik yang menghasut dan memecah belah,” kata Alfata.

(Dirham_Kabiro)

Tinggalkan Balasan