DIDUGA PERBUATAN MELAWAN HUKUM KADISDIK WAYKANAN LAYAK DI EVALUASI

Analisnews 22 juni 2022. Merujuk dari keterangan beberapa narasumber dan dari berbagai sumber informasi lainnya, terlihat beberapa potensi yang menjalur kepada sebuah perbuatan yang terencana dan terorganisir yang di lakukan kadis pendidikan kabupaten waykanan, yang baru baru ini yaitu Perubahan NOMENKLATUR dari DINAS PENDIDIKAN KE UPT, Dalam rangka ROLING PENYEGARAN KEPALA SEKOLAH DALAM MASA JABATAN 5 TAHUN

K3S Masing-masing Kecamatan potensi di tugaskan oleh atasan untuk meminta sejumlah uang yang kisarannya mulai dari 5-20 juta rupiah dengan alasan supaya aman.
Dan kisaran pungutan tersebut melihat dari jumlah siswa sekolah masing-masing, dan besaran yang harus di keluarkan informasinya adalah sebagai berikut :

> Siswa/siswi yang di bawah 100 di kenakan biaya 10 juta rupiah
> Sekolah yang memiliki siswa/siswi 150-200 di pungut 15 juta rupiah
>Sedangkan sekolah yang memiliki siswa/siswi di atas 200 akan di pungut 20 juta rupiah

Dan kepala sekolah harus membayar uang tersebut dengan catatan walaupun tidak bisa lunas harus sudah masuk 50℅ dari pungutan yang di sampaikan, dan dari penelusuran kami sudah ada beberapa sekolah yang sudah lunas
Dan kemungkinan besar sekarang semua sekolah sudah lunas, di karenakan jeda waktu dari penelusuran sudah sekitar satu bulan yang lalu.

Bandrol yang cukup menakjubkan untuk posisi seorang kepala sekolah, sesederhana itukah untuk bisa bertahan di posisi yang sama???
Seandainya itu benar sungguh miris, orang yang memikirkan diri sendiri di angkat sebagai kepala dinas pendidikan, yang seharusnya mendidik hal-hal yang baik bukan malah mendidik cara memperkaya diri.

Dengan pengeluaran sebesar itu, dari mana kepala sekolah dapat mengembalikan uang yang sudah di keluarkan, apakah dengan cara yang sama dengan yang sudah di ajarkan oleh kepala dinasnya? Atau orang tua murid yang harus menanggung resikonya hanya Tuhan yang tau jawabannya.

Dan dari temuan ini, kami pihak media langsung mengkonfirmasikan temuan ini kepada Bapak ASIPI selaku ketua ADVOKASI DPW LP NASDEM PROPINSI LAMPUNG, untuk dapat meneliti lebih lanjut.
Saat di konfirmasi di kediamannya, terkait hal tersebut Bapak ASIPI selaku TIM ADVOKASI DPW LP. NASDEM PROPINSI LAMPUNG telah berkoordinasi dengan pimpinan umum LP. NASDEM Bapak BINSAR SIDAURUK S.H terkait hal tersebut.

Bapak Asipi menambahkan bahwa laporan potensi penyalahgunaan anggaran yang bersumber dari APBD kurang lebih 39.243.892.000 th anggaran 2015 dan 2017 sudah teregistrasi di Kejaksaan tinggi Provinsi Lampung dengan nomor P2205240074289.

Dalam hal ini kami dari pihak media dan tim advokasi LP. Nasdem berharap kedepan dunia pendidikan way kanan akan lebih maju lagi.

Tinggalkan Balasan