Proyek Drainase DAM Baloi Senilai Rp16 Miliar Molor, Ombudsman Kepri: Jangan Sampai Ada Persoalan Hukum

Pembangunan drainase DAM Baloi di Jalan Yos Sudarso, Batam. (Foto: Analisnews.co.id)

BATAM (Analisnews.co.id) – Pembangunan drainase DAM Baloi di Jalan Yos Sudarso, Batam senilai Rp16.585.858.000,00 mendapat sorotan dari Ombudsman Perwakilan Kepulauan Riau.

Pasalnya proyek yang bersumber dari dana PNBP BP Batam tahun anggaran 2021-2022 itu hingga saat ini belum tuntas. Padahal sesuai kontrak, pekerjaan harus selesai pada 6 April 2022 (150 hari kalender). Namun setelah diperpanjang selama 50 hari, proyek yang dikerjakan oleh PT Fata Perdana Mandiri itu masih jauh dari finishing.

Kepala Perwakilan Ombudsman Kepri, Lagat Parroha Patar Siadari mengatakan, pihaknya akan memantau progres pekerjaan fisik pembangunan DAM Baloi tersebut.

“Meskipun ini merupakan perjanjian kontrak kerja infrastruktur antara BP Batam dengan korporasi, namun Ombudsman akan tetap memantau progres pekerjaan fisik tersebut agar dapat dilaksanakan dengan baik tanpa penyimpangan,” kata Lagat kepada Analisnews.co.id, Kamis (16/6/2022).

Ia berharap PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) proyek untuk mengawal dan melakukan pengawasan pekerjaan di lapangan.

“Jangan sampai ada persoalan hukum nantinya,” ucap Lagat mengingatkan.

Menurutnya, masyarakat juga berhak turut mengawasi pembangunan tersebut, karena merupakan sarana umum.

“Kami mendapatkan penjelasan dari BP Batam, bahwa proyek terlambat karena teknis pelaksanaan lapangan yang padat kendaraan, dan perlu rekayasa lalu lintas. Serta ada keterlambatan penyedia dalam mengatur manajemen proyek,” jelasnya.

“Pekerjaan sudah diaddendum waktu, dan kontraktor dikenakan denda keterlambatan 1/1000 dari nilai kontrak, kurang lebih Rp14,8 juta per hari,” imbuh Lagat, menerangkan penjelasan dari BP Batam.

Kepala Perwakilan Ombudsman Kepri, Lagat Parroha Patar Siadari. (Foto: Ist)

Sebelumnya Analisnews.co.id juga mengkonfirmasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Boy Sasmita. Ia mengarahkan awak media untuk menghubungi Humas BP Batam.

“Benar saya PPK-nya, langsung ke Humas BP Batam saja pak, nanti bisa dijawab semua di situ,” kata dia, Rabu (15/6/2022).

Sementara itu, Kabiro Humas, Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait mengatakan, pihaknya memberikan perpanjangan maksimal 50 hari dengan denda 5 persen.

Ditanya seperti apa pengawasan yang dilakukan BP Batam terhadap proyek tersebut, Ariastuty mengatakan, pihaknya melakukan pengawasan pagi hingga sore hari.

“Pagi sore,” kata dia dengan singkat.

Terkait molornya pengerjaan proyek untuk kedua kalinya setelah perpanjangan selama 50 hari, Ariastuty menyebut, kontraktor tetap harus menyelesaikan pekerjaan itu.

“Mereka tetap harus menyelesaikannya dengan jaminan,” ujar dia. (red)