Proyek Pembangunan Drainase DAM Baloi BP Batam Senilai Rp16 Miliar Lebih Molor dan Terkesan Amburadul

Proyek pembangunan drainase DAM Baloi di Jalan Yos Sudarso (kantor pajak). Foto: Analisnews.co.id

BATAM (Analisnews.co.id) – Pengerjaan proyek pembangunan drainase DAM Baloi senilai Rp16.585.858.000,00 di Jalan Yos Sudarso (depan kantor pajak) molor dan terkesan amburadul.

Seperti diketahui, proyek yang bersumber dari dana PNBP BP Batam tahun anggaran 2021-2022 itu sudah melewati batas waktu yang ditentukan dari perjanjian kontrak yakni 18 November 2021 – 6 April 2022 (150 hari kalender). Dan perpanjangan pengerjaan maksimal 50 hari yang diberikan oleh BP Batam juga melewati batas waktu yang ditentukan.

Dari pantauan Analisnews.co.id, proyek yang dikerjakan PT Fata Perdana Mandiri yang beralamat di Kota Banda Aceh itu masih jauh dari finishing.

Salah seorang pekerja proyek yang enggan namanya disebutkan mengatakan, Project Manager (PM) atau yang biasa disebut pimpinan proyek dan pengawas lapangan sudah berganti sebanyak 3 kali.

“PM dan pengawasnya sudah 3 kali diganti. Kita bukan dari awal mengerjakan makanya susah (mengerjakan),” kata dia saat ditemui Analisnews.coid di lokasi proyek, Senin (13/6/22).

Sementara itu, Kasubdit Pembangunan Jalan, Jembatan, dan Transportasi Massal BP Batam, Boy Sasmita selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saat dikonfirmasi mengarahkan Analisnews.co.id untuk menghubungi Kabiro Humas, Promosi dan Protokol BP Batam Ariastuty Sirait.

“Benar saya PPK-nya, langsung ke Humas BP Batam saja pak, nanti bisa dijawab semua di situ,” kata dia, Rabu (15/6/2022).

Sedangkan Kabiro Humas, Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait mengatakan, pihaknya memberikan perpanjangan maksimal 50 hari dengan denda 5 persen.

Ditanya seperti apa pengawasan yang dilakukan pihaknya terkait proyek molor dan terkesan amburadul tersebut, Ariastuty mengatakan, pihaknya melakukan pengawasan pagi hingga sore hari.

“Pagi sore,” kata dia dengan singkat.

Terkait molornya pengerjaan proyek untuk kedua kalinya setelah perpanjangan selama 50 hari, Ariastuty menyebut, kontraktor tetap harus menyelesaikan pekerjaan itu.

“Mereka tetap harus menyelesaikannya dengan jaminan,” ujar dia. (red)