Ketua Lepidak-Sultra : Pembatalan Beberapa Kontrak Barang dan Jasa Oleh PPK Bina Marga Dinas PU Butur Diduga Bagian Kriminalisai Kebijakan

Ketua Lepidak-Sultra, La Ode Harmawan SH

BUTON UTARA,AnalisNews.co.id-Lembaga Pemerhati Infrastruktur Daerah Dan Anti Korupsi Sulawesi Tenggara (Lepidak-Sultra), La Ode Harmawan S.H mensinyalir ada beberapa pemenang lelang di bidang Infrastruktur khususnya jalan di Dinas PU Kabupaten Buton Utara yang diduga dilakukan oleh PPK, Zalman syarat dengan kepentingan dan ada indikasi Kriminalisasi kebijakan pengadaan barang dan jasa.

 

Kata Mawan saapan akrabnya, Kalau ada peristiwa kriminal, ada pengusutan, ada pemeriksaan juga ada kriminalisasi. Kadang-kadang kriminalisasi ini hal yang sangat kita khawatirkan.

“Kata kriminalisasi telah menjadi momok yang menakutkan, sehingga di beberapa daerah banyak pejabat menghindar atau menolak untuk terlibat dalam pengadaan barang/jasa”, tulis Mawan melalui press releasenya yang diterima media ini, Jumat (05/08/2022)

Dikatakan, Pengadaan barang dan jasa dalam kerangka meminimalisasi resiko dan optimalisasi kinerja di lingkungan Pemkab Buton Utara. Kata dia, yang menjadi pertanyaan adalah pihak PPK yang membuat persyaratan lelang, setelah itu pihak pelaksana pekerjaan mengikuti proses pengadaan barang dan jasa, setelah UKBPJ menyatakan menang lelang dan diberikan kepada pihak PPK untuk di buatkan Kontrak, justru pihak PPK meminta kepada UKPBJ untuk membatalkan pemenang lelang dengan alasan yang tidak mendasar.

 

Padahal kata Mawan, Pengadaan Barang Dan Jasa adalah sesuatu yang sangat penting dan mutlak karena merupakan salah satu cara yang bisa di tempuh sebagai sarana mewujudkan pelayanan publik yang baik dalam proses pengadaan barang dan jasa.

 

“Sehingga program pemerintah tidak bisa di jalankan sebagai mana mestinya dan jika semua program terhenti, masyarakat Buton Utara yang akan menerima dampaknya”, tegasnya.

 

Olehnya itu, jika di tinjau dari sisi pembagian hukum, pengadaan barang dan jasa adalah proses administrasi pemerintahan yang tunduk dan taat pada asas hukum tata usaha negara, sejak perencanaan sampai penetapan pemenang dan juga tunduk pada hukum perdata.

Sedangkan penandatanganan kontrak, kata Mawan, sampai terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban para pihak dilakukan oleh pejabat pembuat komitmen.

Menurut Mawan, kriminalisasi para pemenang secara umum akan muncul ketika terjadi penanganan dugaan pelanggaran pidana yang terjadi dalam rangkaian proses pengadaan barang dan jasa yang telah digariskan Undang-Undang hukum pidana yang diterapkan kepada pelaku pengadaan barang dan jasa, tidak di ikuti oleh pejabat pembuat komitmen, sehingga akan muncul dugaan tindak pidana korupsi yang ancaman hukumannya sangat berat. Oleh karena itulah, kriminalisasi menjadi momok yang menakutkan.

Ia pun berharap, agar mentalitas para pemangku kebijakan dalam hal ini pejabat pembuat komitmen agar diperbaiki jangan menggunakan sistem propaganda meyakinkan para pihak untuk kepentingan pribadinya, sehingga merugikan keuangan negara/daerah yang kita cintai ini dan kami punya data valid dengan hal ini. Sesuai dengan hasil klarifikasi kami kepada para kontraktor yang pernah ikut tender/lelang di wilayah Pemda Buton Utara.

 

Mawan yang juga sebagai praktisi hukum ini, menyatakan dalam Instruksi Presiden Nomor 1/2016 dan Peraturan Presiden Nomor 3/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, harus dipercepat pekerjaannya bukan di hambat seperti yang terjadi hari ini, apa lagi ini terkait dengan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pekerjaanya harus dipercepat.

 

“Untuk itu saya meminta dan Mendesak kepada Bupati dan Wakil bupati Buton Utara, agar secepatnya memanggil pejabat pembuat komitmen saudara, Zalman untuk di mintai keterangan terkait pembatalan kontrak beberapa pihak ketiga yang telah memenangkan lelang/tender. Karena hasil investigasi kami kepada para pemenang lelang/tender, mereka menyatakan bahwa di persulit dalam hal mengurus kewajiban mereka, ini pertanda bahwa pihak pejabat pembuat komitmen melakukan kriminalisasi kebijakan yang dimiliki padanya hari ini”, pungkasnya.

 

Dia juga meminta, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) yang sedang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara hari ini, untuk menjadi pintu masuk dipersoalan yang terjadi di Kabupaten Buton Utara, dengan memanggil pejabat pembuat komitmen Bidang Binamarga Dinas PU Kabupaten Buton Utara, Zalman, Kadis PU Kabupaten Buton Utara, Mahmud Buburanda untuk di mintai keterangan secara langsung.