Samosir- Pemerintah Kabupaten Samosir melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melaksanakan Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Menghadapi Potensi Bencana Hidrometeorologi, Senin (02/12/2025) di Aula Kantor Bupati Samosir.
Rapat dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir, Marudut Tua Sitinjak, yang mewakili Bupati Samosir.
Rakor dihadiri Anggota DPRD Samosir Renaldi Naibaho, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Samosir Richard Nayer Simaremare, Danramil Pangururan Edianto Simangunsong, Kabag Ops Polres Samosir, Asisten I Tunggul Sinaga, para Camat, Polsek, Koramil, serta OPD terkait yang tergabung dalam tim reaksi cepat.
Sebagai hasil kesepakatan bersama dalam rakor lintas sektoral, Pemkab Samosir membentuk Satuan Tugas Kesiapsiagaan Menghadapi Potensi Bencana yang selanjutnya akan ditetapkan melalui Keputusan Bupati Samosir. Pembentukan Satgas ini menjadi langkah strategis dalam memaksimalkan koordinasi dan respon cepat apabila terjadi bencana di wilayah Kabupaten Samosir.
Sekda Samosir Marudut Tua Sitinjak menyampaikan bahwa berbagai kejadian bencana di wilayah Sumatera Utara harus menjadi pelajaran bagi Samosir untuk memperkuat mitigasi.
“Melihat dampak bencana di sejumlah daerah, kita harus meningkatkan kesiapsiagaan agar kejadian serupa tidak terjadi di Samosir. Upaya perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana harus dilakukan secara terencana dan terpadu,” ujarnya.
Anggota DPRD Samosir Renaldi Naibaho menyampaikan bahwa intensitas curah hujan yang meningkat di bulan Desember harus diantisipasi seluruh pihak. Ia menegaskan perlunya SOP evakuasi, peta rawan bencana, serta sistem peringatan dini yang terintegrasi. DPRD Samosir, katanya, berkomitmen mendukung pemerintah daerah dalam upaya mitigasi hidrometeorologi.
Dari unsur Kepolisian, Polres Samosir menyatakan siap mendukung dengan menyiagakan 138 personel yang terbagi dalam tiga regu evakuasi cepat serta mengaktifkan posko penerima laporan. Polres memetakan potensi bencana meliputi banjir, tanah longsor dan kebakaran, terutama pada wilayah lereng perbukitan.
TNI melalui Danramil Pangururan menegaskan kesiapan mendukung penuh Satgas bencana.
“Kita berharap bencana tidak terjadi, namun apabila terjadi kita harus siap agar penanganannya cepat dan maksimal,” ujarnya.
Kejaksaan Negeri Samosir melalui Kasi Intel Richard N. Simaremare menyatakan kesediaan memberikan pendampingan hukum dalam penggunaan dana bencana melalui kerja sama atau MoU.
“Penggunaan dana bencana aman sepanjang sesuai aturan. Jika tidak ada unsur pidana, tidak ada masalah. Kami siap mendampingi agar tepat sasaran,” tegasnya.
Selain itu, Kejaksaan juga menyoroti perlunya pembentukan tim gabungan pengawasan penebangan kayu, mengingat meningkatnya angkutan kayu keluar dari Samosir. Kejaksaan juga mengimbau agar instansi berhati-hati terhadap oknum penggalangan dana ilegal yang memanfaatkan situasi bencana.
BMKG Wilayah Silangit melalui Kepala UPT Gatot Rudiantoro menyampaikan bahwa Samosir memiliki potensi bencana banjir, longsor, kebakaran hutan dan gempa. Curah hujan pada Desember hingga Maret diprediksi berada pada kategori menengah yaitu 100–300 mm. BMKG juga memberikan peringatan bahwa potensi longsor tinggi berada di Kecamatan Nainggolan, Onan Runggu, Ronggur Nihuta, Harian, dan Sianjur Mula-mula.
Monitoring cuaca akan diperbarui setiap tiga hari apabila terdapat potensi hujan lebat. BMKG menegaskan bahwa meskipun kondisi Samosir relatif aman, kewaspadaan tetap harus ditingkatkan.
UPT KPH Wilayah XIII Dolok Sanggul menyampaikan bahwa Kabupaten Samosir berada dalam DAS Asahan–Toba dengan 19 Sub-DAS. KPH merekomendasikan langkah cepat berupa patroli rutin, pemetaan rawan longsor, serta pembersihan alur dan drainase sungai untuk mencegah sumbatan air.
Kalaksa BPBD Samosir, Sarimpol Simanihuruk, menyampaikan bahwa pembentukan Satgas merupakan bagian dari kesiapsiagaan daerah untuk menghadapi potensi bencana.
“Samosir hingga saat ini dalam kondisi aman, namun antisipasi dan dukungan anggaran tetap diperlukan agar langkah penanganan berjalan optimal,” katanya.
(BP)
Komentar