Liburan Berkedok Tugas Dinas : Akhir Tahun, Kebiasaan SKPD Garut Jadi Sorotan Publik

Garut, Analisnews.co.id – Menjelang penghujung tahun, aktivitas sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pejabat di Kabupaten Garut kembali menuai kritik. Tradisi perjalanan dinas ke destinasi wisata seperti Jogjakarta dan Bali dengan dalih “rapat kerja” atau “studi banding” menjadi sorotan. Kebiasaan ini dianggap lebih berorientasi pada liburan dan menghabiskan sisa anggaran dibanding memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Fenomena ini dikuatkan dengan unggahan foto-foto di media sosial yang menunjukkan para pejabat menikmati suasana santai di tempat wisata, jauh dari kesan tugas resmi. Seorang sumber anonim menyebutkan bahwa pola tersebut merupakan cara umum untuk memastikan anggaran tahun berjalan habis.

“Kalau sisa, takutnya tahun depan dipotong. Jadi, dihabiskan dengan cara begini,” ujarnya.


Pengamat kebijakan publik, Rawink Rantik, menilai praktik ini menunjukkan lemahnya tata kelola anggaran daerah. Ia menegaskan bahwa penggunaan APBD harus benar-benar berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, bukan kegiatan yang terkesan seremonial atau bahkan sia-sia.

Namun, pembelaan datang dari beberapa pejabat yang menyebut perjalanan tersebut sebagai bentuk penyegaran. “Kami juga manusia, butuh suasana baru. Selama sesuai aturan, apa salahnya?” ungkap salah satu pejabat.

Di sisi lain, kritik dari masyarakat terus berdatangan. Mereka menilai anggaran besar yang dihabiskan untuk kegiatan semacam ini lebih baik digunakan untuk perbaikan infrastruktur, pendidikan, atau layanan kesehatan yang masih banyak kekurangan di Kabupaten Garut.

“Daripada dipakai jalan-jalan, mending buat perbaikan jalan atau fasilitas umum yang manfaatnya jelas,” keluh seorang warga.

Kebiasaan semacam ini dinilai mencoreng citra birokrasi di Kabupaten Garut, meski tidak semua SKPD melakukannya. Masyarakat mendesak transparansi dalam penggunaan anggaran, agar setiap kegiatan benar-benar berdampak positif.

Momentum akhir tahun seharusnya digunakan untuk evaluasi dan perencanaan strategis, bukan ajang pembenaran untuk liburan atas nama tugas dinas. Diharapkan, budaya semacam ini segera diakhiri untuk membangun pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. (*)