Garut, Analisnews.co.id – Dalam rangka menyambut Hari Anti Korupsi Sedunia pada 9 Desember 2024, berbagai elemen masyarakat di Kabupaten Garut, khususnya dari kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), menyoroti isu pengelolaan anggaran daerah yang dianggap tidak efisien dan sarat pemborosan.
Ketua Laskar Indonesia Garut, Dudi Supriadi, mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai beban perjalanan dinas tahun 2023 yang mencapai Rp 91,1 miliar. Angka tersebut mencakup perjalanan dinas dari 33 SKPD dan 42 kecamatan di Garut. “Ini adalah bentuk pengelolaan yang tidak efektif. Anggaran sebesar itu seharusnya dapat digunakan untuk program-program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.Minggu,(08/12/2024).
Hal senada disampaikan Riki Priyatno dari Garut Institute. Ia memaparkan rincian anggaran perjalanan dinas yang sangat besar, mulai dari perjalanan dinas biasa senilai Rp 29,7 miliar, perjalanan dalam kota Rp 49,2 miliar, hingga paket meeting dalam kota yang mencapai Rp 5 miliar. Riki mengusulkan agar anggaran ini dialokasikan untuk pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.
Perbandingan Anggaran: Perjalanan Dinas vs. Bantuan Sosial
Salah satu kritik utama adalah ketimpangan alokasi anggaran. Riki menyoroti bahwa anggaran perjalanan dinas mencapai Rp 91,1 miliar, jauh melampaui anggaran bantuan sosial yang hanya Rp 33,2 miliar. “Ketimpangan ini menunjukkan kurangnya keberpihakan terhadap masyarakat kecil,” tegasnya.
Rudi Supriadi dari Garudra Nusantara Intan Dewata (GNID) menambahkan, prioritas anggaran seharusnya lebih diarahkan pada program-program yang berdampak langsung pada masyarakat. Ia meminta agar pemerintah lebih fokus pada kebutuhan mendasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
Kritik Terhadap Sekretariat DPRD Garut
Ade Sudrajat, penasihat FKMAD, turut menyoroti anggaran perjalanan dinas di Sekretariat DPRD Garut yang mencapai Rp 17,5 miliar. “Angka ini harus dipertanyakan, terutama terkait manfaat perjalanan dinas tersebut bagi masyarakat Garut,” ujarnya.
Edi Affif dari Spektrum LSM Garut juga menyerukan perlunya pengelolaan anggaran yang lebih transparan dan tepat sasaran. “Setiap rupiah anggaran harus digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk hal-hal yang tidak memberikan kontribusi nyata,” katanya.
Tuntutan Perubahan
Berbagai tokoh LSM yang tergabung dalam Komponen LSM Garut sepakat bahwa pengelolaan anggaran perlu reformasi. Mereka meminta agar alokasi anggaran lebih berpihak kepada masyarakat miskin dan kebutuhan mendasar. “Pemangkasan anggaran perjalanan dinas yang tidak produktif harus segera dilakukan,” ujar Dudi Supriadi tegas.
Menjelang Hari Anti Korupsi Sedunia, mereka berharap pemerintah daerah menunjukkan komitmen nyata untuk mengelola anggaran dengan transparansi, efisiensi, dan keberpihakan pada rakyat. (*)
Sorotan Hari Anti Korupsi : LSM Garut Ungkap Pemborosan Anggaran yang Membebani Rakyat
