Pemerintah Perkuat Peran BUMN Jaga Harga Minyak Goreng

Analisnews.co.id, JAKARTA – Pemerintah menegaskan komitmennya menjaga ketersediaan dan stabilitas harga minyak goreng di dalam negeri, khususnya menjelang momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri. Langkah konkret dilakukan dengan memperkuat peran BUMN pangan sebagai ujung tombak intervensi pasar guna mencegah gejolak harga.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan, pengalaman kelangkaan minyak goreng di masa lalu menjadi pelajaran penting bagi pemerintah. Menurutnya, kondisi tersebut tidak seharusnya terjadi mengingat Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia.

“Indonesia tidak boleh lagi mengalami kelangkaan minyak goreng. Kita produsen terbesar dunia, tapi rakyat sempat kesulitan. Itu tidak masuk akal. Karena itu sekarang tidak ada lagi sekadar imbauan, yang ada adalah tindakan,” ujar Amran usai Rapat Koordinasi HBKN Ramadan dan Idulfitri di Jakarta, Kamis (22/1/2026).

Pemerintah, lanjut Amran, mengandalkan BUMN pangan seperti Perum Bulog dan ID FOOD dalam mengelola Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) minyak goreng. Kehadiran BUMN dinilai memudahkan intervensi pasar saat terjadi kekosongan pasokan atau lonjakan harga di lapangan.

Kebijakan ini sejalan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 Tahun 2025 yang mewajibkan produsen menyalurkan minimal 35 persen dari realisasi Domestic Market Obligation (DMO) minyak goreng ke BUMN pangan. Dengan aturan tersebut, volume DMO yang dikelola BUMN meningkat signifikan hingga sekitar 700 ribu kiloliter.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi minyak kelapa sawit Indonesia pada 2024 mencapai 45,44 juta ton, dengan hampir separuhnya diekspor ke pasar global. Kondisi ini menegaskan kuatnya pasokan domestik jika dikelola dengan tepat.

Saat ini, stok CPP minyak goreng berupa MinyaKita berada di Bulog dan ID FOOD, dengan posisi stok per 22 Januari 2026 sekitar 7 ribu kiloliter. Pemerintah memastikan intervensi pasar akan dilakukan cepat apabila terjadi gejolak, agar harga tetap sesuai ketentuan dan masyarakat terlindungi.

REPORTER : AYHANO