RAYAKAN HUT – 47, INFOBANK GELAR STARTING YEAR FORUM 2026 DI JAKARTA

AnalisNews.id – Jakarta, 22/01/2026

Mengawali Awal Tahun 2026, Infobank menyelenggarakan Seminar “Starting Year Forum 2026” dengan tema “Membangun Optimisme Tahun 2026 melalui Program Asta Cita”, di The St. Regis Jakarta, pada 22 Januari 2026.

Selain sebagai forum strategis awal tahun bagi pelaku industri, seminar ini sekaligus merupakan Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Infobank yang ke-47.

Tema dan Forum Utama dari Acara ini bertajuk “Starting Year Forum 2026” , yang  berfokus membangun optimisme dan ketahanan finansial dan prospek ekonomi di tahun 2026. Forum ini mengulas berbagai isu strategis, termasuk Economic Outlook 2026, konsepsi hukum kerugian negara di sektor keuangan bersama KPK, serta tata kelola perusahaan yang baik (Good Governance).

Forum tingkat tinggi ini mempertemukan para pemangku kepentingan mulai dari Regulator, Legislatif, pemimpin industri, hingga tokoh-tokoh nasional untuk merumuskan arah kebijakan, memperkuat ketahanan ekonomi, serta mengintegrasikan nilai budaya sebagai fondasi pembangunan.

Starting Year Forum 2026 terdiri dari serangkaian kegiatan, sebagai berikut:

– Sesi 1: Diskusi Publik yang membahas tentang Isu strategis seputar kriminalisasi kredit macet di bank milik negara dan penguatan tata kelola perbankan nasional. Diskusi Publik “Kredit Macet” ini menjadi Salah satu sesi paling hangat bertajuk “Apakah Kredit Macet di Bank Milik Negara Harus Dipidanakan dan Dianggap Merugikan Negara?”. Diskusi ini menghadirkan beberapa tokoh penting seperti Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono, Yuliana dari Deputi Komisioner Hukum dan Penyidikan OJK, Pranoto dari BPK, Dodi S Abdukadir Praktisi Hukum, Direktur Investigasi BPKP Ide Juang Humantito, Pujiyono Suwandi Ketua Komisi Kejaksaan RI, serta Brigjen Totok Suharyanto dari Kortastipidkor Bareskrim Polri.

Di Forum Diskusi Publik ini, Fokus utamanya adalah membedah batasan antara risiko bisnis (perdata) dan tindak pidana korupsi.

Dalam Perspektif Hukum, Pujiyono menyoroti fenomena kredit macet di Bank BUMN yang sering kali rentan ditarik ke ranah pidana atau korupsi. Beliau menekankan pentingnya membedakan antara risiko bisnis (wanprestasi) dengan tindak pidana murni.

Pujiono menegaskan, tidak semua kredit macet lahir dari niat jahat, melainkan bisa murni akibat risiko usaha. Namun prinsip bisnis judgement rule belum diakomodasi secara memadai sehingga kebijakan bisnis rentan berimplikasi pidana.

Dalam hal ini penerapan Prinsip BJR, yakni: Good Faith, Due Care, Rational Basis dan No Conflict of Interest. Perlunya pembaharuan dan pembatasan dalam penerapan Prinsip BJR, guna melindungi para pengambil kebijakan. Perlunya juga penerapan mens rea dan actus rea dalam penangan kasus korupsi ini.

Dalam forum ini, Agus Joko Pramono (Wakil Ketua KPK) juga menyoroti mengenai Business Judgment Rule (BJR) VS Mens Rea – Actus Reus.

Antara BJR dan Mens Rea – Actus Reus merupakan dua model penegakan Hukum yang berbeda. Adanya perbedaan krusial antara kelalaian (negligence), mens rea (niat jahat), dan actus reus (perbuatan pidana) dalam penanganan kasus korupsi di sektor keuangan.

Beliau menekankan pentingnya aparat penegak hukum untuk secara jernih membedakan antara risiko bisnis/perbankan dengan tindak pidana korupsi melalui pembuktian mens rea yang kuat. Selain itu pentingnya perbaikan UU Perbendaharaan dan Keuangan Negara untuk memperkuat penegakan hukum di sektor keuangan, khususnya tindak pidana korupsi.

Pranoto, Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VII BPK, menegaskan bahwa kredit bermasalah tidak otomatis dikategorikan sebagai kerugian negara. BPK Pranoto menyatakan diperlukan pemeriksaan komprehensif untuk memastikan apakah keputusan bisnis mengandung pelanggaran hukum atau masih dalam kewenangan manajerial. BPK berfungsi sebagai penyaring/buffer agar risiko bisnis tidak langsung dipidanakan.

Poin penting dari pernyataan Pranoto:

• Pentingnya BJR dalam Fokus Pemeriksaan: BPK menelusuri dan memastikan apakah keputusan kredit melanggar business judgment rule (BJR) atau konflik kepentingan.

• Posisi BPK: BPK berada di tengah aparat penegak hukum dan industri untuk memberikan penilaian objektif dan proporsional.

• Konteks Risiko dan Tujuan: Memahami konteks kebijakan dan tata kelola. Pendekatan BPK berbasis risiko, memahami tata kelola dan strategi, bukan sekadar melihat angka kredit macet.

Dari sisi OJK, OJK dalan rangka mensupport Program Pemerintah Asta Cita diantaranya dalam sektor Keuangan dan Perbankan, melalui berbagai regulasi dan kebijakan.

Terkait dengan risiko kredit atau bisnis dalam sektor jasa keuangan, Deputi Komisioner Hukum dan Penyidikan OJK, Yuliana mengatakan hal itu tidak dapat dinihilkan tapi dapat diminimalkan.

“Sepanjang tidak terdapat fraud dalam proses pemberian dan pengawasan dalam pelaksanakan kredit dianggap wajar, maka kredit macet perlu dipandang sebagai resiko bisnis yang merupakan ranah perdata”, tambahnya.

Kesimpulan dari Peran OJK terkait dengan hal ini, OJK akan bersikap Independent dan Obyektif dalam hal memandang kredit macet, objektif secara fakta hukum, berdasarkan norma, dan juga yurisprudenci.

– Sesi 2: Executive Lecture Bank Indonesia Menampilkan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti, yang membahas strategi Driving Financial Resilience : Anticipating Economic and Financial Outlook 2026. BI memproyeksikan pertumbuhan ekonomi yang tetap stabil meski ada tantangan global. Selain Proyeksi Ekonomi 2026 dibahas pula mengenai arah kebijakan moneter guna menjaga stabilitas makro 2026.

Dalam Diskusi ini Destry didampingi oleh Host Eko B. Supriyanto yang menjabat sebagai Chairman Infobank Media Group.

Destry menegaskan pernyataan dari Presiden Prabowo yang menyebutkan, Jika Negara Indonesia ingin menjadi Negara yang Berdaulat paling tidak harus memiliki tiga Hal Ketahanan:

1. Ketahanan Pangan yang harus dikuatkan Hal ini terkait dengan Iklim yang Unpredictable. Indonesia diakui sudah berswasembada pangan untuk beras sejak tahun lalu.

2. Ketahanan Energi, tidak bergantung pada Negara lain. Program Pemerintah telah banyak fokus di Sektor Energi

3. Ketahanan Pertahanan.Ketahanan Pertahanan Keamanan dan Militer yang tidak kalah penting.

Disamping itu beliau mengungkapkan

Momentum pertumbuhan ekonomi tetap ada dan lebih luas di 2026, setelah melewati kondisi yang cukup sulit di 2025 dan tetap bertahan. Pertumbuhan Ekonomi 2025 sekitar 4,7 – 5,5% dan diperkirakan meningkat pada 2026 menjadi 4,9 – 5,7%, serta didukung stabilitas makroekonomi yang tetap terjaga. Dorongan Pertumbuhan Ekonomi kedepan diharapkan tidak mendorong Inflasi. Inflasi masih dalam ruang yang manageable yakni kisaran 2,5 – 1%.

Seluruh Kebijakan Bank Indonesia diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dengan tetap menjaga inflasi rendah dan stabilitas nilai tukar Rupiah.

Bank Indonesia memiliki 5 Kebijakan, yakni:

Moneter, Makro Prudential, Sistem Pembayaran, yang merupakan Kebijakan Utama, yang disupport oleh Kebijakan Pendalaman Pasar Uang, Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau.

5 Kebijakan tersebut dibaurkan menjadi satu yang dinamakan dengan Bauran Kebijakan Bank Indonesia dimana cirinya ada 6, diantara nya: Penurunan suku bunga BI-Rate, Stabilitas nilai tukar Rupiah, Ekspansi Likuiditas moneter, Pembelian SBN dari pasar sekunder, Kebijakan insentif Likuiditas makroprudensial (KLM), dan Akselerasi Sistem pembayaran digital.

Game Changer di Indonesia sebenarnya adalah sistem Pembayaran.Trend penggunaan QRIS sejak diterbitkan di Agustus 2019 memiliki pertumbuhan yang luar biasa. Dimana telah digunakan oleh lebih dari 60juta orang dan peningkatan transaksi QRIS sebesar 140%.

Beliau juga menjelaskan mengenai Nilai Tukar Rupiah yang cenderung melemah. Hal ini dikarenakan adanya faktor sentimen global dan domestik, termasuk outflows. Faktor Global ini sifatnya diluar kontrol.

Ringkasan beberapa poin penting mengenai outlook ekonomi dan sistem pembayaran nasional yang disampaikan oleh Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti, sebagai berikut:

• Digitalisasi sebagai Senjata Utama: Destry menegaskan bahwa digitalisasi sistem pembayaran, terutama melalui QRIS, bukan sekadar alat bayar tetapi menjadi game changer untuk menggerakkan ekonomi nasional serta memperluas inklusi keuangan dari skala UMKM hingga transaksi besar.

• Proyeksi Suku Bunga Global: Bank Indonesia memprediksi bahwa Fed Funds Rate (suku bunga bank sentral AS) kemungkinan hanya akan dipangkas satu kali pada semester I tahun 2026.

• Ketahanan Sektor Keuangan: Destry menekankan pentingnya kerangka kerja regulasi yang kuat untuk mendukung inovasi digital perbankan sambil tetap menjaga stabilitas makroekonomi.

• Stabilitas Likuiditas: Ia mengajak pelaku usaha untuk tetap optimis karena Bank Indonesia berkomitmen menjaga ketersediaan likuiditas di perbankan guna mendukung pertumbuhan ekonomi di tahun 2026.

– Sesi Exhibition Showcasing Indonesia Art & Culture -Mengangkat kekuatan seni dan budaya Indonesia, seperti Keris yg menjadi identitas bangsa, sebagai aset strategis bangsa yg dapat memperkuat ketahanan ekonomi, serta pelelangan lukisan para pelaku bisnis keuangan nusantara untuk membantu korban banjir Sumatera.

​Terkait dengan Isu Budaya dan Ekonomi ini, Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, juga hadir dalam sesi diskusi bertajuk “Pembangunan Ekonomi Berbasis Seni dan Pelestarian Budaya”. Ia menekankan bahwa kebudayaan seharusnya menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru, bukan sekadar beban anggaran. Di selasar hotel, dipamerkan juga koleksi keris milik beberapa menteri sebagai simbol pelestarian budaya.

Disamping itu juga terdapat Sesi Penghargaan dalam rangkaian acara tersebut, Infobank memberikan penghargaan SLE Award 2026 (Satisfaction, Loyalty, Engagement) kepada 22 bank yang dinilai memiliki loyalitas nasabah tertinggi.

Acara yang diselenggarakan di The St. Regis Jakarta tersebut berfungsi sebagai puncak seremoni sekaligus forum diskusi strategis bagi para pelaku industri perbankan dan keuangan nasional.

Forum ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan visi, memperkuat kolaborasi, dan menegaskan komitmen membangun Indonesia yang tangguh, berdaya saing, dan optimistis di tahun 2026.

#Nurmaladewi