Polri di Bawah Presiden Dinilai Lebih Profesional, Tokoh Lintas Sektoral Pulang Pisau Beri Dukungan Penuh!

Pulang Pisau – Keputusan DPR RI untuk mempertahankan kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) langsung di bawah kepemimpinan Presiden memicu gelombang dukungan positif dari daerah. Di Kabupaten Pulang Pisau, para tokoh lintas sektoral menyatakan sikap bulat mendukung keputusan tersebut demi menjamin profesionalisme dan independensi kepolisian.

Dukungan tersebut datang dari sinergi berbagai tokoh, mulai dari Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, hingga Tokoh Pemuda. Mereka menilai, posisi Polri yang berada langsung di bawah Kepala Negara adalah harga mati untuk memastikan institusi ini bekerja secara objektif dan bebas dari tekanan politik sektoral.

Dalam pandangan para tokoh di Kabupaten Pulang Pisau, peran Polri sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sangat krusial. Jika Polri berada di bawah kementerian atau lembaga tertentu, dikhawatirkan akan muncul ego sektoral atau intervensi yang dapat mengaburkan tugas pokok kepolisian.

“Sebagai institusi nasional, pergerakan dan dinamika keamanan di wilayah seperti daerah kami ini akan lebih mudah dikendalikan jika komandonya langsung dari Presiden. Ini akan membuat Polri jauh lebih profesional,” ujar salah satu tokoh setempat dalam pernyataannya.

Langkah ini selaras dengan hasil rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang merujuk pada Pasal 7 TAP MPR Nomor VII/MPR/2000. Aturan tersebut secara sah menetapkan bahwa Polri dipimpin oleh Kapolri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Selain posisi struktural, para tokoh juga mengapresiasi upaya maksimalisasi fungsi Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Peran Kompolnas dianggap sangat vital dalam membantu Presiden menetapkan arah kebijakan Polri serta memberikan pertimbangan matang dalam pengangkatan atau pemberhentian Kapolri.

Dengan dukungan penuh dari masyarakat Pulang Pisau, diharapkan stabilitas keamanan nasional tetap terjaga melalui struktur yang kuat, transparan, dan akuntabel di bawah komando Presiden Republik Indonesia.