Dari Kota Semarang untuk Jateng: GPM Serentak Jadi Bukti Nyata Sinergi Membendung gejolak Pangan Nasional

Analisnewa.co.id,
SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali membuktikan komitmennya dalam menjaga stabilitas pangan dan mengendalikan inflasi. Kota Semarang resmi ditunjuk sebagai tuan rumah pembukaan Gerakan Pangan Murah (GPM) serentak yang melibatkan 35 kabupaten/kota se-Jawa Tengah pada Jumat (6/3/2026). Langkah masif ini bukan sekadar operasi pasar biasa, melainkan sebuah gerakan kolektif yang dirancang untuk memastikan setiap lapisan masyarakat bisa bernapas lega di tengah fluktuasi harga pangan.

Berlokasi di halaman Kantor Kecamatan Semarang Barat, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, secara langsung membuka kegiatan yang diikuti secara daring oleh 31 kabupaten/kota, sementara empat daerah lainnya—Brebes, Wonogiri, Boyolali, dan Tegal—telah memulai lebih dulu sehari sebelumnya.

Bantalan Sosial di Tengah Tekanan Harga

GPM serentak ini menggelontorkan ribuan ton bahan pokok ke tengah masyarakat. Data dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jateng mencatat, komoditas yang disalurkan mencapai skala monumental: 74 ton beras, 7.250 kilogram gula pasir, 21.000 liter minyak goreng, 11.500 kilogram telur ayam ras, hingga 3.400 kilogram bawang putih. Jumlah ini tidak hanya simbolis, tetapi merupakan intervensi pasar yang nyata untuk menjaga agar harga tidak melambung tinggi.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jateng, Dyah Lukisari, mengungkapkan bahwa kinerja pengendalian pangan di Jateng patut diacungi jempol. Sepanjang Januari hingga awal Maret 2026, GPM telah digelar sebanyak 333 kali—jumlah yang jauh melampaui target awal triwulan pertama yang dipatok 308 kali.

“Sejauh ini, GPM yang dilakukan di Provinsi Jateng sudah bagus. Ini semua berkat dukungan Pak Gubernur, Bank Indonesia Perwakilan Jateng, dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Jateng,” ujar Dyah dalam keterangannya.

Cerita di Balik Harga yang Merakyat

Yang membuat gerakan ini begitu humanis adalah dampaknya yang langsung dirasakan oleh ibu-ibu rumah tangga seperti Eni, warga Semarang Barat. Dengan mata berbinar, Eni menunjukkan hasil belanjaannya yang jauh lebih murah ketimbang di pasar tradisional.

“Belanja sayur, minyak, sama beras. Harganya miring. Minyakita biasanya Rp 19.000 sampai Rp 20.000, di sini dapat Rp 15.500. Beras biasanya yang premium Rp 16.000 per kg, di sini Rp 62.500 per lima kg,” ungkap Eni.

Artinya, masyarakat bisa menghemat hingga puluhan ribu rupiah hanya dalam sekali belanja—sebuah angka yang berarti di tengah kebutuhan rumah tangga yang terus meningkat.

Cabai Si “Biang Kerok” Inflasi

Meski secara umum harga bahan pokok di Jateng relatif stabil, Gubernur Ahmad Luthfi mencatat satu komoditas yang masih membandel: cabai. Lonjakan harga terjadi pada komoditas ini dengan rata-rata harga konsumen sekitar Rp 81.000 per kilogram, atau lebih tinggi 42,2 persen dari Harga Acuan Pemerintah (HAP) yang hanya Rp 57.000 per kilogram.

“Kalau yang lain relatif aman, cabai ini yang sedang kami konsentrasikan. Ini menjadi model bagi kita agar keterjangkauan harga ini bisa dijangkau oleh masyarakat Jateng,” tegas Luthfi.

Pernyataan ini menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak akan berhenti pada GPM semata. Ke depan, penguatan rantai pasok dan intervensi di tingkat petani akan menjadi fokus untuk menekan harga cabai agar tidak terus menerus menyiksa kantong masyarakat.

Lebih dari Sekadar Operasi Pasar

GPM serentak ini membuktikan bahwa ketahanan pangan bukan hanya soal ketersediaan, tetapi juga keterjangkauan. Di saat daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah rentan tergerus inflasi, kehadiran negara melalui gerakan seperti ini menjadi oase.

Dengan koordinasi yang solid antara pemprov, BI, dan TPID, Jawa Tengah sedang membangun cetak biru pengendalian inflasi yang tidak hanya reaktif, tetapi juga antisipatif. Bagi masyarakat, Gerakan Pangan Murah bukan sekadar tempat belanja murah, melainkan bukti bahwa pemerintah hadir dan peduli.