Kementerian PU Genjot Ketahanan Infrastruktur Jalan Hadapi Perubahan Iklim

Analisnews.co.id,
Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Direktorat Jenderal Bina Marga terus memperkuat ketahanan infrastruktur jalan nasional dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Langkah strategis ini menjadi semakin krusial mengingat Indonesia memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap ancaman hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan cuaca ekstrem yang dapat mengganggu konektivitas.

Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Ditjen Bina Marga Kementerian PU, Oktaviano Dewo Satriyo, mengungkapkan bahwa pihaknya secara rutin melakukan pengambilan data infrastruktur sepanjang 47.000 km jalan nasional. Proses ini menjadi fondasi utama dalam membangun infrastruktur berketahanan iklim.

“Kami setiap tahun melakukan proses pengambilan data di seluruh Indonesia, baik data kondisi jalan, data kestabilan lereng melalui sistem INSLOPE, maupun data jembatan yang terintegrasi dalam Indonesia Road Management System (IRMS),” ujar Dewo dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (6/3/2026).

Jalan yang Berketahanan Pastikan Mobilitas Saat Bencana

Ketahanan iklim dalam infrastruktur jalan bukan sekadar soal konstruksi fisik, tetapi juga menjamin mobilitas masyarakat dan kelancaran logistik tetap terpelihara saat bencana melanda. Dengan kerentanan Indonesia terhadap triple planetary crisis—yang mencakup kerusakan lingkungan, polusi, serta perubahan iklim yang memicu cuaca ekstrem dan bencana—keberlanjutan fungsi jalan menjadi prioritas nasional.

Data menunjukkan bahwa kerugian tahunan akibat bencana di Indonesia mencapai Rp38,3 triliun. Sektor transportasi menanggung beban signifikan, dengan lebih dari 80 persen infrastruktur yang terdampak adalah jalan. Studi KIAT-CSIP bahkan mengindikasikan potensi peningkatan kerugian di masa mendatang jika tidak ada langkah adaptasi yang memadai.

Pemutakhiran Data Tahunan vs Kebutuhan Real-time

Dalam sistem yang berjalan saat ini, pengambilan data kondisi jalan dilakukan dua kali setahun, sementara data jembatan dan lereng dilakukan setahun sekali. Meski belum menerapkan sistem pemantauan real-time, metode ini dinilai cukup efektif untuk memetakan kondisi infrastruktur nasional.

“Kalau data real-time kami saat ini tidak punya. Yang memiliki data real-time adalah data cuaca. Namun kami melakukan updating pengambilan data secara langsung setiap tahun dengan metodologi dan sistem yang terstandar,” jelas Dewo.

Ia menambahkan bahwa struktur organisasi Kementerian PU yang menjangkau hingga ke setiap daerah menjadi kekuatan tersendiri dalam pemeliharaan infrastruktur. Seluruh ruas jalan nasional memiliki penanggung jawab yang secara rutin memantau, mengevaluasi, dan melaporkan kondisi di lapangan.

“Setiap penanggung jawab melakukan pemantauan harian, menilai kondisi jalan, dan memasukkan data ke dalam sistem data kondisi jalan nasional. Ini bagian dari tanggung jawab kami terhadap jalan tersebut,” tegasnya.

Data Akurat Kunci Ketahanan Infrastruktur

Menurut Dewo, keberadaan data yang akurat menjadi prasyarat mutlak dalam membangun infrastruktur berketahanan iklim. Dengan mengetahui data kondisi secara periodik, Kementerian PU dapat memetakan wilayah mana yang rentan terhadap bencana, seperti daerah bergunung yang rawan longsor.

“Minimal kita tahu bahwa infrastruktur kita ada yang rentan dan tidak rentan. Kita juga tahu performa jalan dan jembatan dalam melayani lalu lintas saat ini seperti apa. Ini membantu kita mengambil langkah tepat untuk membangun jalan yang lebih berkeselamatan dan tahan terhadap bencana,” paparnya.

Data terkini juga memungkinkan penanganan cepat ketika terjadi kerusakan atau bencana. Organisasi yang telah menjangkau hingga ke tingkat tapak memastikan respons dapat segera dilakukan.

Investasi Adaptasi Selamatkan Masa Depan

Tanpa upaya adaptasi yang serius, kerugian akibat bencana diproyeksikan meningkat signifikan pada periode 2040-an hingga 2080-an. Setiap investasi yang ditanamkan untuk ketahanan infrastruktur saat ini merupakan langkah penyelamatan masa depan—baik dari sisi ekonomi, keselamatan masyarakat, maupun keberlanjutan pembangunan nasional.

Terkait rencana pengembangan sistem pemantauan real-time, Dewo mengakui bahwa kebutuhan tersebut menjadi pertimbangan ke depan, terutama di lokasi-lokasi rawan bencana. Namun ia mengingatkan bahwa penerapan teknologi real-time di 47.000 km jalan nasional membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.

“Ke depan mungkin akan kami pikirkan data real-time di tempat-tempat yang memang rawan bencana. Itu pasti akan kami pikirkan,” ungkapnya.

Strategi Dekarbonisasi dan Kolaborasi Multipihak

Dalam penerapan infrastruktur berketahanan iklim, Kementerian PU juga memperhatikan aspek dekarbonisasi. Strategi ini perlu mempertimbangkan berbagai faktor, mulai dari sumber daya alam, kondisi lingkungan dan iklim, hingga sumber daya manusia termasuk kondisi sosial-ekonomi masyarakat.

Pertimbangan lainnya mencakup kerangka regulasi dan kelembagaan, pendanaan dan keuangan nasional, serta berbagai potensi kerjasama internasional dan antar pihak di dalam negeri. Riset dan pengembangan teknologi, pendidikan, investasi, perdagangan, hingga keamanan juga menjadi faktor penting dalam penerapan ketahanan iklim pada desain dan konstruksi infrastruktur sipil.

Penerapan ketahanan iklim memerlukan keragaman perspektif dari praktisi industri, lembaga penelitian, dan akademisi. Perspektif mereka diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif dalam membangun infrastruktur yang tangguh menghadapi perubahan iklim.

Dengan langkah strategis ini, Kementerian PU optimistis infrastruktur jalan nasional akan semakin tangguh dalam melayani masyarakat serta menghadapi tantangan perubahan iklim yang kian nyata. Jalan yang berketahanan bukan hanya memastikan konektivitas tetap terjaga, tetapi juga menjadi tulang punggung ketahanan nasional dalam menghadapi ancaman bencana di masa depan.