Menurunkan AKI, Tidak Hanya Sektor Kesehatan, Tapi Perlu Kerjasama Lintas Sektor

Analisnews.co.id,
Jakarta, 11 Maret 2026 – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong upaya percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) melalui penguatan koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah. Hal tersebut disampaikan dalam Forum Koordinasi Asistensi dan Supervisi Perencanaan dan Penganggaran Terintegrasi Kesehatan Reproduksi Lintas Sektor yang digelar di Hotel Swiss-Belhotel Cawang, Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah yang diwakili oleh Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah (SUPD) IV, Dr. Paudah, M.Si, menegaskan bahwa kesehatan ibu menjadi salah satu kunci penting dalam mempersiapkan kualitas sumber daya manusia Indonesia di tengah momentum bonus demografi.

Menurutnya, bonus demografi yang akan dihadapi Indonesia ditandai dengan meningkatnya jumlah penduduk usia produktif. Namun kondisi tersebut hanya akan menjadi peluang apabila didukung oleh kualitas kesehatan masyarakat yang baik, khususnya kesehatan ibu sebagai pilar utama dalam melahirkan generasi penerus bangsa.

“Perempuan, khususnya ibu, merupakan garda terdepan dalam melahirkan generasi masa depan Indonesia. Oleh karena itu kesehatan ibu harus menjadi perhatian serius semua pihak,” ujar Paudah dalam sambutannya.

Ia menjelaskan, hingga saat ini angka kematian ibu di Indonesia masih tergolong tinggi dibandingkan dengan negara Asia lainnya. Banyak kasus kematian ibu terjadi akibat keterlambatan mengenali tanda bahaya kehamilan, keterbatasan akses layanan kesehatan, hingga faktor sosial budaya yang masih mempengaruhi pengambilan keputusan dalam pelayanan kesehatan ibu.

Pemerintah sendiri telah menetapkan target penurunan AKI dari 122 per 100.000 kelahiran hidup menjadi 77 per 100.000 kelahiran hidup, yang membutuhkan kerja keras serta kolaborasi berbagai pihak.

Untuk mendukung upaya tersebut, Kemendagri telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.7.5/4541/SJ Tahun 2025 yang menginstruksikan pemerintah daerah agar memperkuat pelayanan kesehatan reproduksi, memastikan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, serta mengintegrasikan program penurunan angka kematian ibu dalam perencanaan pembangunan daerah. Tidak kalah pentingnya juga memberikan perhatian terhadap kapasitas aparatur perencana lintas sektor di daerah melalui kegiatan pengembangan kompetensi di bidang perencanaan dan penganggaran terintegrasi program kesehatan reproduksi yang mendukung penurunan AKI.

Menurut Paudah, upaya menurunkan AKI tidak dapat dilakukan oleh sektor kesehatan semata, tetapi memerlukan kerja sama lintas perangkat daerah seperti dinas kesehatan, dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dinas sosial, dinas pemberdayaan perempuan, hingga dinas pemberdayaan masyarakat dan desa.

“Jika intervensi dilakukan secara parsial, maka hasilnya tidak akan optimal. Karena itu program penurunan AKI harus dilakukan secara terintegrasi melalui perencanaan dan penganggaran lintas sektor,” jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya peran pemerintah desa sebagai unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Melalui posyandu serta pendataan ibu hamil, desa dinilai memiliki peran strategis dalam mendeteksi risiko kehamilan sejak dini dan memastikan pelayanan kesehatan yang tepat.

Selain itu, Paudah mencontohkan praktik baik dari beberapa daerah yang telah mendapatkan pendampingan dari pemerintah pusat, salah satunya Kabupaten Serang, yang dinilai berhasil membangun kolaborasi kuat antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam upaya menurunkan AKI.

“Setiap daerah memiliki tantangan yang berbeda, namun melalui kolaborasi pemerintah daerah, masyarakat, serta organisasi kemasyarakatan, upaya penurunan angka kematian ibu dapat dilakukan secara lebih efektif,” ujarnya.

Seperti diketahui, forum koordinasi ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang membidangi perencanaan pembangunan, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat desa, serta OPD yang membidangi SDM yang mengikuti kegiatan secara langsung maupun daring.

Di akhir sambutannya, Paudah mengajak seluruh pihak untuk memperkuat sinergi dan komitmen bersama dalam menurunkan angka kematian ibu demi mewujudkan generasi Indonesia yang sehat dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.

Ditempat yang sama, Kepala Pusat Standarisasi dan Sertifikasi BPSDM Kementerian Dalam Negeri, Aferi Syamsidar Fudail M.si menambahkan, bahwa visi nasional adalah menurunkan AKI sebagai salah satu sasaran pembangunan Prioritas Nasional.

“Kunci sukses keberhasilan visi target nasional sangat tergantung pada kualitas kompetensi aparatur, sebab tanpa standar yang sama, upaya di daerah tidak akan stabil, dengan target melalui progam yang terencana dan terintegrasi,” ucap Aferi.

Lebih lanjut katanya, BPSDM Kemendagri berkomitmen dalam mendukung penurunan AKI melalui kegiatan pengembangan kompetensi (bangkom) aparatur perencana daerah yang didasarkan pada SE Mendagri No.400.5/4951/SJ untuk menjawab isu kurangnya kapasitas aparatur perencana di daerah dalam memahami konsepsi perencanaan dan penganggaran terintegrasi.