
SUKAMARA – Menciptakan budaya birokrasi yang transparan di lingkungan perairan, personel Sat Polairud Polres Sukamara menggelar sosialisasi anti pungutan liar (pungli) bagi para pelaku usaha transportasi sungai. Kegiatan ini ditujukan untuk menjamin bahwa seluruh pelayanan kepolisian dan administrasi pelayaran di wilayah DAS Jelai berjalan tanpa adanya praktik korupsi maupun biaya ilegal, Rabu (06/05/2026) Pagi.
Petugas mendatangi pangkalan klotok dan area bongkar muat guna berdialog dengan para buruh serta motoris mengenai larangan memberi maupun menerima suap. Melalui sosialisasi ini, Sat Polairud berupaya menjamin kedaulatan hukum di perairan, memastikan bahwa setiap aktivitas ekonomi warga terlindungi dari praktik premanisme berkedok pungutan yang dapat merugikan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Kapolres Sukamara AKBP Abdian Berkat Ndraha, S.I.K., S.H., M.H. melalui Kasat Polairud Polres Sukamara AKP Muhammad Sakir, S.Sos. menyampaikan bahwa sosialisasi anti pungli adalah wujud nyata pelayanan kepada masyarakat. Beliau menegaskan bahwa Polri berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang bersih dan bermartabat, menjamin bahwa setiap aduan masyarakat mengenai praktik pungli akan ditindaklanjuti secara serius guna mewujudkan wilayah bebas korupsi di perairan Sukamara.
Dalam rangkaian kegiatan humanis, petugas membentangkan spanduk “Stop Pungli” bersama warga sembari memberikan edukasi mengenai cara melaporkan oknum yang melanggar aturan. Personel juga aktif menyosialisasikan manfaat Layanan Call Centre 110, memaparkan bahwa fasilitas tersebut merupakan jalur darurat gratis polri yang siap merespons laporan masyarakat jika menemui adanya intimidasi atau pungutan ilegal di sepanjang DAS Jelai.
Hasil dari sosialisasi ini menunjukkan peningkatan pemahaman warga akan bahaya pungli bagi iklim usaha di sungai. Para motoris menyampaikan rasa tenang karena merasa diayomi oleh sistem pelayanan polisi yang transparan. Sat Polairud Polres Sukamara berkomitmen untuk terus menjaga integritas pelayanan melalui kehadiran fisik personel yang disiplin demi melindungi seluruh kepentingan warga tanpa adanya beban biaya ilegal. (HMS)