30 Ribu Rumah untuk Warga Miskin Jateng, Maruarar: Bantuan Harus Tepat Sasaran

Analisnews.co.id | Program perbaikan rumah rakyat kembali digencarkan pemerintah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait resmi meluncurkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Jawa Tengah sebanyak 30 ribu unit rumah tahun 2026 di Desa Kaliwlingi, Kabupaten Brebes, Sabtu (9/5/2026).

Peluncuran program tersebut turut dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma, serta Anggota Komisi V DPR RI Danang Wicaksana.

Dalam sambutannya, Maruarar menegaskan bantuan BSPS diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang selama ini tinggal di rumah tidak layak huni.

“Program BSPS ini diberikan kepada masyarakat yang memang memenuhi syarat, yakni masuk kategori desil 1 sampai 4, belum pernah menerima bantuan perumahan, dan kondisi rumahnya memang tidak layak huni,” ujarnya.

Program perbaikan rumah tersebut dijadwalkan mulai berjalan serentak pada 15 Mei 2026 dan ditargetkan rampung pada 30 Juli 2026.

Di Kabupaten Brebes sendiri, jumlah penerima BSPS meningkat tajam. Jika tahun 2025 hanya 20 unit rumah, pada 2026 melonjak menjadi 600 unit yang tersebar di 11 kecamatan dan 15 desa. Sementara secara keseluruhan di Jawa Tengah, jumlah bantuan naik dari 7.532 unit menjadi 30 ribu unit rumah.

Momentum peluncuran program juga menghadirkan kisah haru dari Warningsih, warga Desa Kaliwlingi yang sehari-hari berjualan makanan dengan penghasilan sekitar Rp1,5 juta per bulan. Selama bertahun-tahun ia tinggal di rumah bambu rapuh dengan sanitasi yang belum memadai.

“Alhamdulillah saya belum pernah dapat bantuan seperti ini. Dulu pernah didata dan difoto, tapi belum ada realisasi. Kondisi rumah juga sering bocor dan kalau mau buang air harus ke pasar karena di rumah belum ada fasilitasnya,” tuturnya haru.

Menteri PKP bahkan langsung meninjau rumah Warningsih untuk memastikan bantuan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.

Selain itu, Kementerian PKP juga memperkenalkan mekanisme Pemilihan Toko Terbuka (PTT) dalam pembelian bahan bangunan. Sistem ini memungkinkan masyarakat ikut mengawasi penggunaan anggaran secara transparan dan efisien.

“Kalau ada yang meminta pungutan atau melakukan penyimpangan silakan direkam, dilaporkan, bahkan diviralkan,” tegas Maruarar.

Program BSPS menjadi salah satu upaya pemerintah menghadirkan hunian yang lebih layak, sehat, dan aman bagi masyarakat kecil, sekaligus meningkatkan kualitas hidup warga di berbagai daerah.