Dudung Ancam Tutup Dapur MBG Bermasalah, KSP Audit SPPG Secara Nasional

Analisnews.co.id | Kepala Staf Kepresidenan, Dudung Abdurachman, menemukan sejumlah pelanggaran standar kebersihan dan kesehatan saat melakukan inspeksi mendadak ke dua dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di kawasan Kebon Jeruk dan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Selasa (12/5/2026).

Dalam sidak tersebut, Dudung menemukan kondisi dapur yang dinilai tidak layak, mulai dari area kotor, keberadaan belatung, pallet yang tidak memenuhi standar kesehatan, tempat pencucian yang tidak layak, hingga tata ruang dapur yang masih mencampur area kering dan basah.

Menurut Dudung, pemisahan area bersih dan area kotor merupakan prinsip dasar dalam pengelolaan dapur makanan. Karena itu, ia meminta dapur SPPG yang tidak memenuhi standar segera diperbaiki atau ditutup sementara.

“Kalau tidak bisa diperbaiki dalam waktu dekat, segera ditutup saja,” kata Dudung.

Ia mengaku telah berkoordinasi dengan pimpinan Badan Gizi Nasional untuk menindaklanjuti temuan tersebut. KSP juga mendorong agar dapur SPPG yang tidak memenuhi standar kesehatan segera disuspensi.

Dudung menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045.

Karena itu, ia menilai pelaksanaan program tidak boleh hanya mengejar target distribusi makanan, tetapi juga memastikan kualitas gizi dan keamanan pangan bagi penerima manfaat.

“Kalau hanya memenuhi target makanan, katering juga bisa. Tetapi yang paling penting bukan sekadar makanan tersaji, melainkan nilai gizi dan kesehatannya,” ujar Dudung.

Ia juga mengingatkan anggaran MBG berasal dari uang rakyat sehingga seluruh pihak yang terlibat, mulai dari yayasan, pengelola SPPG, hingga pemerintah daerah, harus menjaga kualitas layanan dan tidak menjadikan program sebagai ladang keuntungan semata.

Menurut Dudung, kelalaian terhadap standar kebersihan dapat berdampak serius terhadap kesehatan anak-anak penerima manfaat.

“Jangan menganggap gampang. Nanti kalau terjadi keracunan, anak-anak menjadi korban,” katanya.

KSP, lanjut Dudung, akan melakukan audit dan verifikasi cepat terhadap seluruh dapur SPPG secara nasional. Nantinya, dapur akan diklasifikasikan menjadi layak penuh, layak bersyarat, atau tidak layak operasional.

Ia menegaskan proses sertifikasi dan verifikasi tidak boleh berhenti pada aspek administrasi semata, tetapi harus memastikan kondisi nyata di lapangan benar-benar memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan.

“Sertifikat dan verifikasi ini tidak terbatas hanya administrasi saja, tetapi harus diyakinkan betul faktor kesehatan untuk penerima manfaat,” ujar Dudung.