Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri sukses menyelenggarakan Forum Diskusi Aktual (FDA) di Hotel Horison, Menteng, Kota Jakarta Pusat. Diskusi strategis ini mengangkat tema “Penguatan Peran Pemerintah Daerah dalam Tindak Lanjut Cek Kesehatan Gratis”, sebuah langkah nyata untuk memastikan hasil skrining kesehatan massal nasional dapat ditindaklanjuti secara tuntas dan berkelanjutan di tingkat daerah.
Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan dan Pelayanan Publik, Dr. TR. Fahsul Falah, S.Sos, M.Si, menegaskan bahwa Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) tidak boleh berhenti pada tahap pemeriksaan dan deteksi dini semata. Forum ini dirancang khusus untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang kuat agar pemerintah daerah mampu membangun keterhubungan layanan yang kokoh dari fasilitas primer hingga ke pelayanan rujukan.
“Besarnya temuan kasus faktor risiko kesehatan dari program CKG memerlukan sistem pelayanan yang menjamin kesinambungan layanan. Peran pemerintah daerah dan optimalisasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) menjadi kunci utama agar masyarakat mendapatkan penanganan medis yang cepat, tepat, dan efektif,” ujar Dr. TR. Fahsul Falah, S.Sos, M.Si.
Tidak hanya dari perspektif birokrasi pemerintahan, forum ini juga memperkaya sudut pandang melalui analisis tren makro yang disampaikan oleh CEO VRITIMES, Ferry Bayu Nirwono T.. Ia membedah analisis potensi respon publik terhadap jalannya program kesehatan gratis tersebut serta perkembangan industri kesehatan terkini yang dapat disinergikan dengan kebijakan pemerintah daerah.
Selain paparan tersebut, kegiatan ini turut menghadirkan jajaran narasumber ahli dari berbagai instansi lintas sektoral serta pemerintah daerah untuk memberikan pandangan komprehensif terkait tata kelola, kebijakan fiskal, hingga implementasi taktis di lapangan. Para narasumber yang hadir dan membagikan perspektifnya dalam forum ini adalah:
· Wali Kota Pekalongan – Bapak H. Achmad Afzan Arslan Djunaid, S.E., M.M.
· Wakil Wali Kota Bekasi – Bapak Dr. Abdul Harris Bobihoe, M.Si.
· Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer, Kementerian Kesehatan – Ibu dr. Elvieda Sariwati, M.Epid.
· Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah (SUPD) III – Bapak Fauzan Hasan, S.STP, M.Si.
· CEO Elektrik Rakyat Indonesia (ERI) – Bapak M. Divo Kartono.
· Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) – Bapak Ahmad Safrudin.
· Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan – Ibu Puji Winarti, S.KM, M.Kes.
· Perencana Ahli Madya Kementerian PPN/Bappenas – Renova Gloria Montesori Siahaan, SE. MSc.
· Analisis Kuangan Negara Ahli Muda – Bapak Imam Yuwono, SE.
Melalui pelaksanaan FDA ini, dihasilkan rumusan strategi, pengumpulan praktik baik, serta rekomendasi kebijakan strategis. Output tersebut akan diserahkan sebagai bahan masukan bagi pemerintah pusat dan daerah demi terwujudnya pelayanan kesehatan yang terintegrasi, efektif, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.
Press Release ini juga sudah tayang di VRITIMES
