Analisnews.co.id, JAKARTA – Harga pangan kerap menjadi isu sensitif yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Di balik fluktuasi harga, ada peran besar spekulan yang sering mengambil keuntungan di tengah lemahnya sistem distribusi. Untuk mengatasi hal ini, Badan Pangan Nasional (NFA) bersama Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepakat mendorong BUMD menjadi benteng utama stabilitas pangan di daerah.
Dalam diskusi yang berlangsung di Kantor NFA, Kamis (13/3/2025), Koordinator Harian Stranas PK, Didik, menyoroti pentingnya penguatan peran BUMD dalam menjaga rantai pasokan pangan agar tidak dikuasai oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan sepihak.
“Kalau BUMD di daerah tidak bergerak, maka spekulan yang mengambil alih. Harga pangan bisa naik tak terkendali karena dimainkan oleh oknum pedagang nakal,” ujar Didik.
NFA sendiri telah menggagas berbagai program seperti Gerakan Pangan Murah (GPM), Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), serta pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) yang melibatkan BUMD sebagai ujung tombak. Plt Sekretaris Utama NFA, Sarwo Edhy, menyebut bahwa peran BUMD harus diperluas agar bisa menjadi pemain utama dalam stabilisasi harga pangan.
Jakarta Jadi Contoh, Daerah Lain Harus Bergerak
Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan NFA, I Gusti Ketut Astawa, mencontohkan keberhasilan Food Station Jakarta yang mampu mengendalikan harga beras dan mengantisipasi inflasi. Menurutnya, model ini bisa direplikasi ke daerah lain agar harga pangan lebih stabil.
“Di Jakarta, Food Station mampu mengatur pasokan dan harga dengan baik. Begitu stok menurun, mereka langsung melakukan intervensi. Inilah yang harus didorong di daerah lain,” jelas Ketut.
Sebagai langkah konkret, sepanjang 2024, NFA telah menggelar 9.547 kali Gerakan Pangan Murah (GPM) di 38 provinsi dan 480 kabupaten/kota, serta menyalurkan 750 ton pangan pokok strategis melalui FDP. Tahun ini, FDP ditargetkan meningkat menjadi 1.000 ton.
BUMD: Pahlawan atau Sekadar Nama?
Ketut menegaskan bahwa jika BUMD tidak berfungsi optimal, maka yang diuntungkan adalah oknum spekulan yang memainkan harga di tingkat petani maupun konsumen.
“BUMD seharusnya menjadi pahlawan bagi petani dan masyarakat. Jika harga panen terlalu rendah, mereka harus menyerap hasil petani. Sebaliknya, jika harga melonjak, mereka harus hadir untuk menstabilkan,” tegasnya.
Kepala NFA, Arief Prasetyo Adi, menambahkan bahwa upaya penguatan BUMD ini sejalan dengan target swasembada pangan nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
“Swasembada pangan bukan hanya tugas pemerintah pusat dan BUMN, tetapi juga pemerintah daerah dengan BUMD-nya. Jika semuanya bergerak bersama, ketahanan pangan bisa lebih cepat terwujud,” pungkas Arief.
Diskusi ini turut dihadiri oleh perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Kantor Staf Presiden, serta pejabat NFA dan Tim Stranas PK.
Reporter: Shanty Rd
