Polres Kapuas menggelar kegiatan Sosialisasi Hukum dari Bidang Hukum (Bidkum) Polda Kalimantan Tengah, Selasa (18/8/2026). Kegiatan yang berlangsung di Aula Tingang Menteng Panunjung Tarung Polres Kapuas tersebut membahas sejumlah materi penting, mulai dari implementasi KUHAP baru, antisipasi kerawanan gugatan praperadilan, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2026 tentang Polri, hingga penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Kegiatan dimulai sekitar pukul 11.00 WIB dan diikuti Kapolres Kapuas AKBP Rina Perwitasari, S.H., S.I.K., M.H., CPHR., CBA., Ketua Tim Penyuluhan Kabidkum Polda Kalteng AKBP Jovan Regan Sumual, S.H., S.I.K., M.H., M.Tr.SOU., anggota Tim Penyuluhan Hukum, para pejabat utama Polres Kapuas, para Kapolsek jajaran terdekat, personel Polres Kapuas serta para Kanit Reskrim Polsek jajaran.
Dalam sambutannya, Kapolres Kapuas AKBP Rina Perwitasari menekankan pentingnya peningkatan pemahaman hukum bagi seluruh personel, khususnya mereka yang bersentuhan langsung dengan proses penegakan hukum.
“Perubahan dan perkembangan regulasi harus diikuti dengan pemahaman yang baik oleh setiap personel. Jangan sampai dalam pelaksanaan tugas di lapangan terjadi kesalahan prosedur yang dapat menimbulkan persoalan hukum maupun gugatan praperadilan,” ujar AKBP Rina.
Menurutnya, sosialisasi tersebut menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi sekaligus meningkatkan profesionalisme anggota dalam memberikan pelayanan dan penegakan hukum kepada masyarakat.
“Laksanakan tugas dengan berpedoman pada aturan, junjung tinggi profesionalitas, integritas dan kepastian hukum. Saya berharap materi yang disampaikan dapat dipahami dan diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari,” tambahnya.
Sementara itu, Kabidkum Polda Kalteng AKBP Jovan Regan Sumual bersama tim penyuluhan hukum memberikan pemaparan secara langsung kepada peserta. Materi disampaikan oleh AKBP Jovan Regan Sumual, AKP Dedy Darmawan, S.H., dan IPTU Agus Setiawan, S.H.
Pembahasan berlangsung interaktif, khususnya mengenai implementasi KUHAP baru, langkah-langkah antisipasi terhadap potensi gugatan praperadilan serta pemahaman terhadap Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2026 tentang Polri. Peserta juga diberikan ruang untuk menyampaikan pertanyaan dan berdiskusi mengenai berbagai persoalan hukum yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas.
Kasikum Polres Kapuas AKP Siti Rabiyatul Adawiyah, S.H., M.M., mengatakan bahwa kegiatan tersebut sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan dan kesiapan personel dalam menghadapi dinamika hukum yang terus berkembang.
“Melalui sosialisasi ini, kami berharap seluruh personel, khususnya yang melaksanakan fungsi penyidikan dan penegakan hukum, semakin memahami setiap ketentuan dan prosedur yang harus dipedomani. Dengan demikian, pelaksanaan tugas dapat berjalan secara profesional, transparan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ungkapnya.
Ia menambahkan, pemahaman hukum yang baik tidak hanya menjadi kebutuhan bagi fungsi Reskrim, tetapi juga seluruh personel Polri dalam melaksanakan tugas pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan ditutup sekitar pukul 13.30 WIB. Selama kegiatan berlangsung, situasi berjalan aman, tertib dan kondusif.
Melalui kegiatan ini, Polres Kapuas berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memastikan setiap pelaksanaan tugas kepolisian senantiasa berlandaskan hukum, profesionalisme serta memberikan kepastian dan rasa keadilan bagi masyarakat.
