Rosan Roeslani Hadiri Milad Bambang Soesatyo atau Bamsoet yang ke-64 sekaligus peluncuran buku ke-38 berjudul Politik Hukum Konstitusi yang digelar di Parle Senayan, Senayan Park, Jakarta, pada Kamis (10/9/2026).
Hadir juga dalam acara tersebut antara lain Prof. Jimly Asshiddiqie, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, Menkopolkam Djamari Chaniago, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Desa Yandri Susanto, KSAD Jend Maruli Simanjuntak.
Dalam sambutannya, Bamsoet menjelaskan bahwa buku Politik Hukum Konstitusi lahir dari refleksi atas perjalanan politik dan perkembangan hukum konstitusi di Indonesia. Ia menilai pemahaman terhadap konstitusi diperlukan agar kehidupan berbangsa dan bernegara tetap berjalan sesuai kesepakatan dasar yang telah dibangun.
“Ini penting untuk kita dalami, pelajari, apakah kita hari ini tetap berjalan sesuai dengan koridor yang sudah disepakati bersama,” ujar Bamsoet.
Bamsoet juga menyoroti pentingnya kesinambungan arah pembangunan nasional. Menurut dia, pergantian kepemimpinan seharusnya tidak membuat Indonesia kembali mengubah haluan pembangunan secara mendasar sehingga program yang telah dirancang sebelumnya tidak berjalan berkesinambungan.
“Bangsa ini sudah saatnya punya kompas, yaitu pokok-pokok haluan negara, agar tidak setiap ganti pemimpin berganti juga programnya, berganti haluannya, sehingga kita terus kembali ke nol lagi,” katanya.
Selain arah pembangunan, Bamsoet menekankan pentingnya menjalankan amanat UUD 1945 dalam pengelolaan sumber daya alam. Ia mengingatkan bahwa kekayaan alam Indonesia harus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan diarahkan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
“Semua sumber daya alam, baik yang terkandung di dalamnya maupun di atasnya, harus digunakan untuk sebesar-besarnya keselamatan dan kesejahteraan rakyat,” tutur Bamsoet.
Perayaan HUT ke-64 tersebut berlangsung dalam suasana kekeluargaan. Bamsoet menyampaikan apresiasi kepada para sahabat, kolega, tokoh bangsa, dan keluarga yang hadir, termasuk istri, anak-anak, serta 13 cucunya. Peluncuran dua buku tersebut sekaligus menjadi ruang bertukar gagasan mengenai konstitusi, politik, demokrasi, dunia jurnalistik, serta arah pembangunan Indonesia.
