Melalui pendampingan dalam kegiatan tersebut, BP Tapera mendukung koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan program perumahan, khususnya untuk memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak, aman, dan nyaman. Sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan terkait diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program perumahan yang tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, dalam kunjungan kerja di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Jumat (2/10). Kegiatan ini mencakup peninjauan penerima bantuan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Pamoyanan, Kecamatan Plered, serta pelepasan 500.000 genteng yang diangkut menggunakan 125 truk di Pasar Citeko, Plered.
Dalam kunjungan ke Desa Pamoyanan, rombongan meninjau kondisi rumah calon penerima bantuan (CPB) yang membutuhkan perbaikan, termasuk rumah milik Eti Nurhayati dan Didi. Kedua rumah tersebut memiliki tingkat kerusakan yang memerlukan penanganan, mulai dari kerusakan elemen struktur bangunan hingga kondisi lantai, dinding, pencahayaan, dan penghawaan yang belum memadai.
Eti Nurhayati tercatat memiliki keluarga beranggotakan lima orang dengan penghasilan keluarga sekitar Rp2 juta per bulan. Sementara itu, Didi memiliki empat anggota keluarga dengan penghasilan sekitar Rp1,7 juta per bulan dan bekerja sebagai buruh harian genteng. Peninjauan ini menjadi bagian dari upaya memastikan bantuan perumahan menyasar masyarakat yang membutuhkan perbaikan hunian layak.
Agenda dilanjutkan dengan simulasi Pemilihan Terbuka Toko (PTT) atau Tender Rakyat sebagai bagian dari mekanisme pengadaan bahan bangunan untuk mendukung pelaksanaan program BSPS.
Selanjutnya, di Pasar Citeko, Menteri PKP bersama jajaran pemerintah pusat dan daerah menghadiri prosesi pelepasan 500.000 genteng yang didistribusikan menggunakan 125 truk. Kegiatan ini merupakan bagian dari program gentengisasi yang diarahkan untuk mendorong penggunaan atap genteng pada rumah masyarakat sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi para perajin genteng.
Dalam sambutannya, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa program gentengisasi merupakan arahan Presiden yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, baik melalui peningkatan aktivitas ekonomi dan kesempatan kerja bagi perajin genteng maupun melalui peningkatan kenyamanan dan kesehatan hunian.
Pemerintah juga meningkatkan alokasi program BSPS di Kabupaten Purwakarta pada 2026. Berdasarkan data yang ditampilkan dalam materi kegiatan, alokasi BSPS di Purwakarta meningkat dari 317 unit pada 2025 menjadi 2.914 unit pada 2026, atau meningkat sekitar 819 persen. Peningkatan alokasi ini menjadi bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap bantuan perbaikan rumah.
Melalui pendampingan dalam kegiatan tersebut, BP Tapera mendukung koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan program perumahan, khususnya untuk memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak, aman, dan nyaman. Sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan terkait diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program perumahan yang tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Press Release ini juga sudah tayang di VRITIMES
