Jakarta, Analisnews.co.id, 18 Oktober 2026 — Di usia dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya memperluas jangkauan, tetapi juga memperkuat tata kelola. Menteri Keuangan Suahasil Nazara mencatat realisasi anggaran MBG mencapai Rp153,19 triliun hingga 30 September 2026, bersamaan dengan jangkauan 57 juta penerima manfaat. Menurut Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah RI, angka tersebut setara 66,9 persen dari pagu Rp229 triliun.
Analis Politik Digdaya Indonesia, Fadhil Abdurrahim, menilai serapan anggaran ini perlu dibaca bersama langkah pembenahan yang berjalan di lapangan.
“Serapan yang besar memang menunjukkan program berjalan. Namun yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah menyertainya dengan pengetatan standar dan evaluasi. Itu tanda program ini dikelola untuk jangka panjang, bukan sekadar mengejar angka,” kata Fadhil.
*Penertiban SPPG dan Standar Keamanan Pangan*
Bakom RI menyampaikan Badan Gizi Nasional (BGN) menutup sementara 1.276 SPPG yang belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai bagian dari pengetatan standar kebersihan dan keamanan pangan. Menkeu Suahasil menyatakan apresiasi atas langkah BGN menertibkan SPPG yang melanggar ketentuan, sekaligus membuka kembali dapur yang telah memenuhi standar sertifikasi, dan Kementerian Keuangan siap menyesuaikan alokasi anggaran dengan kebutuhan operasional.
Dari sisi aturan, tata kelola program berpijak pada Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025. Peraturan BGN Nomor 4 Tahun 2026 menetapkan waktu aman konsumsi paling lama empat jam sejak makanan matang, dan setiap wadah makanan wajib memuat label batas waktu tersebut. Masyarakat juga dapat menyampaikan pengaduan melalui layanan Call Center SAGI 127.
“Menutup dapur yang belum memenuhi standar memang tidak populer, tetapi justru itu yang dibutuhkan untuk menjaga kepercayaan publik. Pemerintah memilih mendahulukan keamanan pangan, dan itu patut diapresiasi,” ujar Fadhil.
*Uji Coba Prasmanan untuk Layanan Lebih Cepat dan Minim Limbah*
Di sisi inovasi, BGN mulai menguji coba penyaluran MBG secara prasmanan di sejumlah daerah, antara lain Pulau Jawa, Aceh, Palembang, dan wilayah 3T. Kepala BGN Sudaryono menyampaikan uji coba (piloting) saat ini berjalan di 66 SPPG dan akan diperluas bertahap setelah evaluasi dua pekanan, dengan target 5.000 SPPG mengadopsi sistem ini hingga akhir 2026. Menurut pemberitaan ANTARA, skema ini memangkas waktu penyajian menjadi sekitar 20 menit dan berpotensi mengurangi limbah makanan.
“Pendekatan bertahap ini sehat. Diuji dulu di puluhan dapur, dievaluasi, baru diperluas. Pola seperti ini mengurangi risiko kegagalan dan menunjukkan pemerintah mau belajar dari pengalaman selama ini,” kata Fadhil.
Fadhil menambahkan, publik tetap berhak menuntut transparansi pelaksanaan MBG. Menurutnya, keterbukaan data anggaran, penertiban dapur, dan evaluasi berkala adalah kombinasi yang akan menjaga dukungan masyarakat.
“Dua tahun pemerintahan ini memperlihatkan skala. Fase berikutnya adalah soal mutu dan akuntabilitas, dan sinyal pembenahannya sudah terlihat,” pungkasnya.
