Probolinggo.AnalisNews.co.id
ketua panitia pemilihan kecamatan (PPK) kecamatan Krucil kabupaten Probolinggo. Lakukan Klarifikasi/ sanggahan dengan menggunakan Hak Jawab atas dugaan Pungli dan Dugaan ketidak Transparan nya Biaya Operasional (BOP) yang terindikasi tindak pidana korupsi yang di terbitkan oleh Media Online AnalisNews. 22/09/2024
Hak jawab dalam perspektif undang-undang terdapat pada Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Selanjutnya pers wajib melayani hak jawab atau hak koreksi dengan memuatnya di dalam surat kabar atau media yang bersangkutan.
ketua panitia pemilihan kecamatan (PPK) kecamatan Krucil “Sugiono” saat melakukan klarifikasi terhadap team media Analis News menyampaikan prihal adanya pemblokiran nomor watshap team media Analisnews, di karenakan sebelumnya sering menerima pesan seseorang yang mengaku dirinya oknum wartawan.
“Pemblokiran dan tidak ditanggapinya pesan WhatsApp dari media tersebut terjadi karena PPK Krucil sebelumnya sering menerima pesan dari orang yang mengaku oknum wartawan, namun bukan dari media resmi. “jelas nya.
lebih lanjut kata ketua PPK Krucil. “Terkait dugaan oknum PPK meminta komitmen untuk meloloskan seseorang menjadi PPS, hal ini tidak benar. Permintaan uang tersebut adalah donasi, bukan syarat untuk lolos. Keduanya merupakan alumni organisasi mahasiswa yang memiliki tradisi donasi, sehingga bukan pungutan liar. “Ucap nya.
“Sugiono” ketua PPK kecamatan Krucil menambahkan. “Tuduhan penyalahgunaan dana BOP karena anggota PPS tidak menandatangani SPJ juga tidak benar. SPJ selalu disusun bersama untuk memastikan ketepatan dan kelancaran prosesnya.””imbuh nya.
