Analisnews.co.id | Jakarta – Kementerian Agama mendorong pelaksanaan program Nikah Massal tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi berkembang sebagai gerakan sosial untuk memperkuat ketahanan keluarga sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan pernikahan yang sah, mudah, dan terjangkau.
Wakil Menteri Agama, Romo H.R. Muhammad Syafi’i, mengatakan program tersebut merupakan bentuk kehadiran negara dalam membantu masyarakat membangun keluarga, terutama bagi pasangan yang terkendala kondisi ekonomi maupun persoalan administratif.
“Keluarga merupakan unit terkecil sekaligus fondasi terpenting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, negara harus hadir memastikan setiap warga negara memiliki kesempatan membangun rumah tangga yang sah secara hukum, memperoleh perlindungan, serta menjalani kehidupan keluarga yang sejahtera,” ujar Romo Syafi’i di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Menurutnya, keterbatasan ekonomi tidak boleh menjadi penghalang bagi masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap layanan pernikahan. Karena itu, program Nikah Massal diarahkan untuk membantu pasangan yang membutuhkan, termasuk melalui kemudahan pengurusan administrasi dan dokumen pernikahan.
Tak hanya itu, peserta juga direncanakan mendapatkan dukungan berupa bantuan modal kerja atau usaha produktif, fasilitasi mahar atau mas kawin, serta pembekalan untuk membangun kehidupan rumah tangga yang mandiri.
“Jangan sampai keterbatasan ekonomi membuat masyarakat kehilangan kesempatan untuk membangun keluarga yang sah dan mendapatkan perlindungan hukum. Melalui program ini, negara hadir untuk membantu masyarakat yang membutuhkan,” tegasnya.
Bukan Sekadar Buku Nikah
Romo Syafi’i menegaskan, pernikahan tidak boleh dipandang hanya sebagai urusan administratif untuk memperoleh pengakuan negara. Pernikahan juga merupakan ibadah yang memiliki dimensi spiritual dan tanggung jawab keagamaan.
Karena itu, pelaksanaan Nikah Massal tetap harus memenuhi ketentuan syariat Islam sebagaimana diatur dalam fikih munakahat, termasuk terpenuhinya rukun dan syarat nikah.
Selain itu, pasangan juga perlu memahami hak, kewajiban, serta tanggung jawab masing-masing dalam kehidupan rumah tangga.
“Pernikahan bukan hanya soal pencatatan administrasi atau memperoleh buku nikah. Lebih dari itu, pernikahan adalah ibadah dan ikatan suci yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan syariat,” katanya.
Jangan Gengsi, Tak Perlu Berutang demi Pesta
Salah satu pesan yang ingin ditekankan melalui gerakan Nikah Massal adalah mengubah pandangan bahwa pernikahan harus digelar dengan biaya besar dan pesta mewah.
Menurut Romo Syafi’i, kemuliaan sebuah pernikahan tidak ditentukan oleh mahalnya resepsi, kemewahan gedung, ataupun banyaknya tamu undangan.
“Kita ingin mengampanyekan bahwa menikah bisa dilakukan secara sederhana, bermartabat, dan sesuai kemampuan ekonomi. Jangan sampai keinginan melangsungkan pernikahan justru menjadi awal persoalan ekonomi rumah tangga karena terjerat utang atau pinjaman online,” tegasnya.
Ia menambahkan, gerakan Nikah Massal juga diharapkan menjadi sarana edukasi publik untuk mencegah utang konsumtif dan jeratan pinjaman online demi memenuhi tuntutan biaya pernikahan yang berlebihan.
Dari Nikah Massal Jadi Gerakan Ketahanan Keluarga
Lebih jauh, Romo Syafi’i berharap program tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial. Nikah Massal diharapkan berkembang menjadi gerakan nasional untuk memperkuat institusi perkawinan dan ketahanan keluarga.
Keluarga, kata dia, harus menjadi ruang pertama dalam pendidikan karakter, penanaman nilai agama, pembentukan tanggung jawab, sekaligus perlindungan dan pengasuhan generasi penerus bangsa.
Penguatan pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai perkawinan berdasarkan ajaran agama, Pancasila, dan budaya bangsa juga dinilai penting di tengah perubahan sosial.
“Kita ingin memperkuat pemahaman generasi muda tentang pentingnya institusi perkawinan, tanggung jawab keluarga, dan nilai-nilai agama. Ini juga menjadi bagian dari kampanye penguatan keluarga untuk membangun generasi yang memiliki karakter dan berpegang pada nilai-nilai agama serta budaya bangsa,” ungkapnya.
Program ini nantinya diharapkan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, Kantor Urusan Agama (KUA), BAZNAS, lembaga filantropi, organisasi keagamaan, dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), hingga elemen masyarakat lainnya.
Keberhasilan program pun tidak hanya diukur dari jumlah pasangan yang mengikuti Nikah Massal. Lebih dari itu, keberhasilan diharapkan terlihat dari kemudahan memperoleh legalitas perkawinan, terpenuhinya ketentuan syariat, meningkatnya kemandirian ekonomi keluarga dan literasi keuangan, serta terbentuknya rumah tangga yang harmonis dan bertanggung jawab.
“Bangsa yang kuat harus dimulai dari keluarga yang kuat. Negara hadir bukan hanya ketika masyarakat menghadapi persoalan, tetapi juga sejak awal ketika sebuah keluarga mulai dibangun. Inilah semangat yang ingin kita hadirkan melalui gerakan Nikah Massal Kementerian Agama,” pungkas Romo Syafi’i.
Red-PY.
