Analisnews.co.id | JAKARTA – Polri memperluas jangkauan program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN) dengan memprioritaskan korban pemutusan hubungan kerja (PHK), penyandang disabilitas, serta kelompok pengangguran usia muda. Program ini menjadi salah satu upaya Polri membantu masyarakat memperoleh pekerjaan melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, lembaga pelatihan, dan dunia usaha.
Dalam pelaksanaannya, Polri mengoptimalkan peran Bhabinkamtibmas sebagai penghubung antara pencari kerja dengan perusahaan maupun lembaga pelatihan kerja hingga tingkat desa dan kelurahan.
Program yang digagas Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto tersebut dijalankan melalui Korbinmas Baharkam Polri dengan melibatkan Dinas Tenaga Kerja, Balai Latihan Kerja (BLK), lembaga pelatihan kerja, serta sektor swasta.
Direktur Pembinaan Potensi Masyarakat (Dirbinpotmas) Korbinmas Baharkam Polri Brigjen Rudy Safirudin menegaskan, keterlibatan Polri bukan untuk mengambil alih kewenangan instansi ketenagakerjaan, melainkan memperkuat sinergi agar masyarakat lebih mudah mengakses kesempatan kerja.
“Polri hadir sebagai fasilitator. Kami membantu mempertemukan masyarakat yang membutuhkan pekerjaan dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Ini merupakan bentuk nyata kehadiran Polri dalam membantu menyelesaikan persoalan masyarakat,” kata Rudy, Rabu (18/11/2026).
Menurut Rudy, persoalan pengangguran membutuhkan penanganan bersama. Saat ini, jumlah pengangguran terbuka di Indonesia masih mencapai sekitar 7,3 juta orang. Selain itu, terdapat sekitar 12,8 juta orang yang masuk kategori setengah pengangguran.
Karena itu, POLIRAN tidak sekadar mengandalkan penyelenggaraan bursa kerja atau job fair. Program ini juga menyasar masyarakat secara langsung melalui pendataan kebutuhan pekerjaan dan pemetaan keterampilan warga.
Bhabinkamtibmas menjadi ujung tombak dengan mengidentifikasi warga yang belum bekerja, mencatat kompetensi yang dimiliki, serta memetakan kebutuhan tenaga kerja di perusahaan sekitar wilayah tugasnya.
Bagi masyarakat yang belum mempunyai keterampilan sesuai kebutuhan industri, Polri akan menghubungkannya dengan BLK maupun lembaga pelatihan kerja. Polri juga membantu mempermudah pelayanan administrasi pendukung, termasuk pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
“Kita ingin Bhabinkamtibmas mengetahui siapa saja masyarakat di wilayahnya yang belum bekerja, apa keahliannya, dan peluang pekerjaan apa yang tersedia. Dengan begitu, bantuan yang diberikan lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Dorong Kesempatan Kerja Inklusif
Salah satu perhatian utama POLIRAN adalah korban PHK yang kehilangan sumber penghasilan dan penyandang disabilitas yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap kesempatan kerja.
Dalam penyelenggaraan job fair, Polri mendorong perusahaan menyediakan akses khusus bagi penyandang disabilitas sekaligus membuka kesempatan kerja secara inklusif berdasarkan kompetensi dan kebutuhan masing-masing perusahaan.
Pendekatan program juga disesuaikan dengan potensi ekonomi dan karakteristik daerah.
Di Jawa Barat, POLIRAN diarahkan untuk memperluas penyerapan tenaga kerja. Di Jawa Tengah, pemberdayaan masyarakat dikaitkan dengan upaya mencegah kerawanan sosial. Sementara di Jawa Timur, program dikembangkan melalui sektor ketahanan pangan.
Adapun di Bali, fokus diarahkan pada sektor pariwisata. Sedangkan di Batam dan Kepulauan Riau, program menyasar peluang kerja di sektor maritim dan kawasan industri.
“Potensi setiap daerah berbeda. Karena itu, POLIRAN harus menyesuaikan kebutuhan wilayah dan dunia usaha. Tujuannya agar masyarakat tidak hanya mendapatkan pelatihan, tetapi juga memiliki peluang nyata untuk bekerja,” jelas Rudy.
Cegah Percaloan dan Pungutan Liar
Selain memperluas akses pekerjaan, Polri juga memastikan pelaksanaan POLIRAN mendapat pengawasan untuk mencegah praktik percaloan, pungutan liar, hingga penyalahgunaan informasi lowongan kerja.
Rudy mengingatkan agar pencari kerja tidak menjadi korban pihak-pihak yang memanfaatkan kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
Ia menegaskan, keberhasilan POLIRAN tidak boleh hanya diukur dari banyaknya peserta job fair atau jumlah lowongan pekerjaan yang ditawarkan. Indikator utamanya adalah seberapa banyak masyarakat yang benar-benar berhasil terserap ke dunia kerja.
Untuk memastikan efektivitas program, data pencari kerja, penempatan tenaga kerja, serta perkembangan hasil pelaksanaan akan dipantau melalui sistem pendataan dan dievaluasi secara berkala oleh jajaran kepolisian di daerah.
“Jangan sampai program ini berhenti pada kegiatan seremonial. Yang harus kita pastikan adalah berapa masyarakat yang benar-benar mendapatkan pekerjaan dan bagaimana keberlanjutannya. Itu ukuran keberhasilan POLIRAN,” tegasnya.
Melalui POLIRAN, Polri berupaya memperkuat fungsi pelayanan masyarakat dengan mengambil peran sebagai fasilitator yang mempertemukan kebutuhan pencari kerja dan dunia usaha. Tantangannya kini adalah memastikan kolaborasi tersebut benar-benar berujung pada penempatan kerja yang terukur dan berkelanjutan.(red-py).
