Analisnews.co.id | JAKARTA — Kisah kehilangan, trauma, dan harapan akan keadilan mengemuka dalam peringatan Hari Anak Internasional dan Gerakan Indonesia Anti Kekerasan terhadap Anak (ADK Movement) di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Para orang tua korban perundungan hadir membawa pengalaman pahit yang menjadi pengingat bahwa kekerasan terhadap anak bukan sekadar kenakalan biasa. Di balik setiap kasus, ada masa depan anak yang dapat rusak akibat trauma dan rasa takut.
Menteri Agama Nasaruddin Umar hadir bersama sejumlah menteri, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, aparat penegak hukum, serta ratusan pelajar. Kehadiran mereka menjadi bagian dari upaya memperkuat komitmen nasional untuk menghentikan kekerasan terhadap anak.
Dalam kegiatan tersebut, Menag turut mengikuti pembacaan ikrar nasional yang dipimpin Sufmi Dasco Ahmad. Ikrar tersebut memuat tiga komitmen utama, yakni menolak seluruh bentuk kekerasan, menciptakan ruang aman bagi tumbuh kembang anak, serta memperkuat hukum dan kebijakan perlindungan anak.
Komitmen pertama menegaskan prinsip zero tolerance terhadap kekerasan dan perundungan. Tidak boleh ada pembenaran terhadap kekerasan dengan alasan kedisiplinan, tradisi senioritas, maupun candaan antarteman.
Komitmen kedua menekankan pentingnya menghadirkan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak agar mereka dapat tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan berakhlak.
Pesan tersebut dinilai memiliki relevansi kuat bagi Kementerian Agama, khususnya dalam penyelenggaraan pendidikan keagamaan di madrasah dan pesantren.
Pendidikan agama, kata pesan yang mengemuka dalam kegiatan tersebut, tidak cukup hanya mengajarkan pengetahuan dan nilai kebaikan. Kasih sayang, empati, penghormatan terhadap martabat manusia, serta budaya saling menghargai harus menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari peserta didik.
Madrasah dan pesantren diharapkan menjadi ruang pendidikan yang membuat anak merasa aman untuk belajar, bertumbuh, dan mengembangkan potensinya tanpa dihantui rasa takut.
Dorongan tersebut juga disuarakan perwakilan Forum OSIS DKI Jakarta. Mereka meminta pemerintah menghadirkan ruang aman bagi pelajar, baik di sekolah maupun madrasah.
«“Setiap pagi Bapak Ibu guru selalu bertanya, siapa yang hari ini tidak hadir? Kami dari Forum OSIS DKI Jakarta juga ingin bertanya, siapa yang sebenarnya ingin hadir tetapi takut untuk masuk ke dalam kelas?” ujar perwakilan pelajar.»
Pertanyaan itu menjadi refleksi bahwa keberhasilan pendidikan tidak semata-mata diukur dari nilai akademik dan prestasi siswa. Lebih dari itu, anak harus memiliki keberanian untuk datang ke sekolah dan memasuki ruang kelas tanpa rasa takut menjadi korban kekerasan.
Sementara itu, komitmen ketiga dalam ikrar nasional menekankan pentingnya penguatan hukum dan kebijakan yang tegas, adil, serta tuntas dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak.
Perlindungan anak tidak boleh berhenti pada upaya pencegahan. Ketika kekerasan terjadi, korban harus mendapatkan penanganan, pendampingan, dan pemulihan, sementara proses hukum harus berjalan secara adil.
Sufmi Dasco dalam sambutannya mengingatkan agar kekerasan terhadap anak tidak lagi dipandang sebagai kenakalan biasa. Ia juga menegaskan bahwa kepentingan korban harus ditempatkan di atas kepentingan citra institusi.
“Martabat anak lebih utama daripada reputasi siapa pun,” tegas Dasco.
Bagi Kementerian Agama, ikrar tersebut menjadi momentum untuk memperkuat budaya anti kekerasan di lingkungan pendidikan keagamaan. Pencegahan, penciptaan ruang aman, serta penanganan kasus yang berpihak kepada korban harus berjalan secara bersamaan.
Keterlibatan Menag dalam ikrar nasional juga memperlihatkan pentingnya kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Perlindungan anak tidak cukup hanya mengandalkan regulasi dan penegakan hukum, tetapi membutuhkan pendidikan karakter, keteladanan, peran keluarga, serta kepedulian masyarakat.
Pada akhirnya, ikrar anti kekerasan tidak boleh berhenti sebagai seremoni atau janji yang diucapkan di hadapan publik. Komitmen tersebut harus terasa dalam kehidupan sehari-hari, ketika setiap anak dapat merasa aman di rumah, sekolah, madrasah, pesantren, hingga ruang digital.
Sebab, melindungi anak bukan sekadar menyelamatkan mereka dari kekerasan hari ini. Lebih jauh, perlindungan itu merupakan upaya memastikan masa depan bangsa tidak dibangun di atas luka, trauma, dan ketakutan.(***)
Red-PY.
